Bale Bandung

Perlu Musyawarah Nasional Bahas Masalah Citarum

×

Perlu Musyawarah Nasional Bahas Masalah Citarum

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yadi Srimulyadi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yadi Srimulyadi dan pengerukan Sungai Citarum. by iwa/bbcom

MAJALAYA – Sungai Citarum perannya yang besar bagi denyut perekonomian nasional, tak sebanding dengan kondisinya saat ini. Sungai terpanjang di Jawa Barat ini mengalami krisis, aliran airnya tercemari berbagai limbah, yang paling berbahaya adalah limbah kimia beracun dari industri.

Kendati kerap menjadi sorotan, seiring waktu berjalan kondisi Citarum tak urung membaik. Krisis yang dialami Citarum bahkan menjadikannya menyandang predikat sebagai salahsatu sungai paling tercemar di dunia.

“Citarum ini menyangkut peradaban nasional. Ada hajat hidup orang banyak didalamnya, apakah itu untuk pertanian maupun konsumsi air. Jadi pencemaran yang ditimbulkan dampaknya sangat serius,” kata Yadi Srimulyadi, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, saat kunjungan kerjanya di Jl Rancajigang, Desa Padaulun, Kec Majalaya, Kab Bandung, Minggu (18/9/16). Kunker dilakukan dalam rangka mengetahui proses pengolahan limbah dengan metode penggunaan bakteri.

Yadi menilai problema Citarum sangat komplek. Selain polusi, luapan Citarum sering menimbulkan banjir yang cukup parah di wilayah Bandung Selatan. Sementara penanganan yang dilakukan tidak konsisten dan menyentuh akar persoalan. Menurutnya untuk menyelesaikan masalah Citarum perlu ada semacam sharing yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Citarum.

“Saya pikir perlu ada semacam musyawarah nasional yang melibatkan semua pihak, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Citarum. Dari musyawarah ini kita urai jalan keluar dari masalah Citarum dari hulu sampai hilir dan prosesnya harus konsisten hingga tuntas. Sepanjang pengamatan saya, banyak upaya dan program yang melibatkan banyak pihak untuk mengatasi masalah Citarum, tapi berakhir nggak jelas,” ujarnya.

Menurut Yadi upaya menyelesaikan masalah Citarum sejalan dengan amanat kosntitusi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu Yadi berharap di samping melakukan pendekatan kultural, pemerintah harus melakukan penegakan hukum.

“Sekali lagi kita sepakat persoalan Citarum ini persoalan bangsa. Untuk itu mutlak perlu adanya penegakan hukum. Kalau ada pihak-pihak yang melanggar peraturan apakah itu soal limbah dan sebagainya harus ditindak tegas. Contol soal limbah tegakan peraturan mengenai Amdal dan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan.Lingkungan Hidup. Jika tidak disertai penegakan hukum, akan sulit mengawal penyelesaian masalah Citarum,” tuturnya.

Pemanfaatan Sungai Citarum dari hulu hingga hilir sangat bervariasi. Mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan hingga industri. Sungai citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. Citarum merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Dengan panjang sekitar 269 km mengaliri areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Tak hanya itu, peran strategis Citarum juga terkait dengan suplai air untuk waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata untuk kebutuhan listrik pulau Jawa, Madura dan Bali.

Saat ini terdapat sekitar 500 pabrik terdapat di daerah hulu Citarum, dan hanya sekitar 20% saja yang melakukan pengelolaan limbah. Pabrik di luar itu membuang limbah langsung ke anak Sungai Citarum dan ke Citarum.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

KATAPANG, Balebandung.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak khawatir maupun beranggapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurun akibat kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Program 3 Juta Rumah. Menurut Mendagri, kebijakan tersebut justru akan menggerakkan sektor […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung,com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menegaskan komitmennya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pemenuhan hak-hak anak sejak usia dini. Komitmen tersebut disampaikan saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kabupaten Bandung di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, Sabtu (25/7/2026). Peringatan HAN tahun ini berlangsung semarak dengan melibatkan sekitar 5.000 […]

Bale Bandung

KATAPANG, balebandung.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan Jawa Barat menjadi salah satu daerah prioritas Program 3 Juta Rumah. Hal itu ditandai dengan lonjakan kuota rumah subsidi melalu Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meningkat dari sekitar 6.000 unit tahun sebelumnya menjadi 46.000 unit pada tahun ini. “Peningkatan kuota rumah […]

Bale Bandung

balebandung.com – Majalaya dikenal sebagai salah satu kawasan industri tekstil terbesar di Kabupaten Bandung. Julukan sebagai “Kota Dolar” pernah melekat karena geliat ekonominya yang tumbuh pesat sejak dekade 1960-an. Di balik deretan pabrik dan aktivitas industri yang tak pernah berhenti, ternyata masih hidup satu warisan budaya yang usianya jauh lebih tua dari mesin-mesin produksi itu: […]

Bale Bandung

RANCAEKEK, Balebandung.com – Tabuhan rebana berpadu kembali menggema di sejumlah kampung di Kecamatan Rancaekek. Masyarakat setempat lebih akrab menyebut kesenian ini sebagai teureubangan atau terbangan. Teureubangan merupakan salah satu kesenian tradisional Islam yang telah lama berkembang di berbagai daerah di Jawa Barat. Terbangan adalah kesenian tradisional yang memakai tabuhan rebana atau terbang, di mana irama […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp20.555.150.000. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 19 Maret 2025 untuk periode pelaporan tahun 2024. Berdasarkan dokumen LHKPN, harta kekayaan Ketua DPRD […]