Bale Bandung

Perlu Musyawarah Nasional Bahas Masalah Citarum

×

Perlu Musyawarah Nasional Bahas Masalah Citarum

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yadi Srimulyadi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yadi Srimulyadi dan pengerukan Sungai Citarum. by iwa/bbcom

MAJALAYA – Sungai Citarum perannya yang besar bagi denyut perekonomian nasional, tak sebanding dengan kondisinya saat ini. Sungai terpanjang di Jawa Barat ini mengalami krisis, aliran airnya tercemari berbagai limbah, yang paling berbahaya adalah limbah kimia beracun dari industri.

Kendati kerap menjadi sorotan, seiring waktu berjalan kondisi Citarum tak urung membaik. Krisis yang dialami Citarum bahkan menjadikannya menyandang predikat sebagai salahsatu sungai paling tercemar di dunia.

“Citarum ini menyangkut peradaban nasional. Ada hajat hidup orang banyak didalamnya, apakah itu untuk pertanian maupun konsumsi air. Jadi pencemaran yang ditimbulkan dampaknya sangat serius,” kata Yadi Srimulyadi, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, saat kunjungan kerjanya di Jl Rancajigang, Desa Padaulun, Kec Majalaya, Kab Bandung, Minggu (18/9/16). Kunker dilakukan dalam rangka mengetahui proses pengolahan limbah dengan metode penggunaan bakteri.

Yadi menilai problema Citarum sangat komplek. Selain polusi, luapan Citarum sering menimbulkan banjir yang cukup parah di wilayah Bandung Selatan. Sementara penanganan yang dilakukan tidak konsisten dan menyentuh akar persoalan. Menurutnya untuk menyelesaikan masalah Citarum perlu ada semacam sharing yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Citarum.

“Saya pikir perlu ada semacam musyawarah nasional yang melibatkan semua pihak, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Citarum. Dari musyawarah ini kita urai jalan keluar dari masalah Citarum dari hulu sampai hilir dan prosesnya harus konsisten hingga tuntas. Sepanjang pengamatan saya, banyak upaya dan program yang melibatkan banyak pihak untuk mengatasi masalah Citarum, tapi berakhir nggak jelas,” ujarnya.

Menurut Yadi upaya menyelesaikan masalah Citarum sejalan dengan amanat kosntitusi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu Yadi berharap di samping melakukan pendekatan kultural, pemerintah harus melakukan penegakan hukum.

“Sekali lagi kita sepakat persoalan Citarum ini persoalan bangsa. Untuk itu mutlak perlu adanya penegakan hukum. Kalau ada pihak-pihak yang melanggar peraturan apakah itu soal limbah dan sebagainya harus ditindak tegas. Contol soal limbah tegakan peraturan mengenai Amdal dan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan.Lingkungan Hidup. Jika tidak disertai penegakan hukum, akan sulit mengawal penyelesaian masalah Citarum,” tuturnya.

Pemanfaatan Sungai Citarum dari hulu hingga hilir sangat bervariasi. Mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan hingga industri. Sungai citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. Citarum merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Dengan panjang sekitar 269 km mengaliri areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Tak hanya itu, peran strategis Citarum juga terkait dengan suplai air untuk waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata untuk kebutuhan listrik pulau Jawa, Madura dan Bali.

Saat ini terdapat sekitar 500 pabrik terdapat di daerah hulu Citarum, dan hanya sekitar 20% saja yang melakukan pengelolaan limbah. Pabrik di luar itu membuang limbah langsung ke anak Sungai Citarum dan ke Citarum.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp20.555.150.000. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 19 Maret 2025 untuk periode pelaporan tahun 2024. Berdasarkan dokumen LHKPN, harta kekayaan Ketua DPRD […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Kompleks Seskoad Kota Bandung, Rabu (22/7/2026). Kehadiran SBY menjadi bagian dari pembekalan kepemimpinan strategis bagi para calon pemimpin TNI AD dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan pertahanan yang terus […]

Bale Bandung

KUTAWARINGIN, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan Stadion Si Jalak Harupat siap menjadi venue atau lokasi pembukaan Piala Presiden 2026 pada Sabtu (25/7/26) mendatang. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, seusai melakukan peninjauan kesiapan akhir Stadion Si Jalak Harupat bersama Kepala Dispora Kabupaten Bandung Dicky Anugerah dan Panpel, Selasa (21/7). […]

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung akan dimulai pada Oktober 2026. Sekolah berasrama yang dibangun di atas lahan seluas 7,6 hektare itu diproyeksikan mampu menampung hingga 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Bandung. Kepastian […]

Bale Bandung

PACET, balebandung.com – Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), Ny. Paulina Uli Simanjuntak, meninjau Jembatan Gantung Perintis Garuda II di Kampung Rumbia, Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Senin (20/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan bahwa keberadaan jembatan bukan hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kuat kebersamaan antara TNI dan rakyat. “TNI […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com  – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung terus memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan publik terpadu sekaligus menjadi pintu masuk pelayanan investasi di Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta mengatakan, keberadaan MPP tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan administrasi, tetapi juga menjadi […]