Bale Bandung

Perlu Musyawarah Nasional Bahas Masalah Citarum

×

Perlu Musyawarah Nasional Bahas Masalah Citarum

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yadi Srimulyadi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yadi Srimulyadi dan pengerukan Sungai Citarum. by iwa/bbcom

MAJALAYA – Sungai Citarum perannya yang besar bagi denyut perekonomian nasional, tak sebanding dengan kondisinya saat ini. Sungai terpanjang di Jawa Barat ini mengalami krisis, aliran airnya tercemari berbagai limbah, yang paling berbahaya adalah limbah kimia beracun dari industri.

Kendati kerap menjadi sorotan, seiring waktu berjalan kondisi Citarum tak urung membaik. Krisis yang dialami Citarum bahkan menjadikannya menyandang predikat sebagai salahsatu sungai paling tercemar di dunia.

“Citarum ini menyangkut peradaban nasional. Ada hajat hidup orang banyak didalamnya, apakah itu untuk pertanian maupun konsumsi air. Jadi pencemaran yang ditimbulkan dampaknya sangat serius,” kata Yadi Srimulyadi, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, saat kunjungan kerjanya di Jl Rancajigang, Desa Padaulun, Kec Majalaya, Kab Bandung, Minggu (18/9/16). Kunker dilakukan dalam rangka mengetahui proses pengolahan limbah dengan metode penggunaan bakteri.

Yadi menilai problema Citarum sangat komplek. Selain polusi, luapan Citarum sering menimbulkan banjir yang cukup parah di wilayah Bandung Selatan. Sementara penanganan yang dilakukan tidak konsisten dan menyentuh akar persoalan. Menurutnya untuk menyelesaikan masalah Citarum perlu ada semacam sharing yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Citarum.

“Saya pikir perlu ada semacam musyawarah nasional yang melibatkan semua pihak, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Citarum. Dari musyawarah ini kita urai jalan keluar dari masalah Citarum dari hulu sampai hilir dan prosesnya harus konsisten hingga tuntas. Sepanjang pengamatan saya, banyak upaya dan program yang melibatkan banyak pihak untuk mengatasi masalah Citarum, tapi berakhir nggak jelas,” ujarnya.

Menurut Yadi upaya menyelesaikan masalah Citarum sejalan dengan amanat kosntitusi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu Yadi berharap di samping melakukan pendekatan kultural, pemerintah harus melakukan penegakan hukum.

“Sekali lagi kita sepakat persoalan Citarum ini persoalan bangsa. Untuk itu mutlak perlu adanya penegakan hukum. Kalau ada pihak-pihak yang melanggar peraturan apakah itu soal limbah dan sebagainya harus ditindak tegas. Contol soal limbah tegakan peraturan mengenai Amdal dan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan.Lingkungan Hidup. Jika tidak disertai penegakan hukum, akan sulit mengawal penyelesaian masalah Citarum,” tuturnya.

Pemanfaatan Sungai Citarum dari hulu hingga hilir sangat bervariasi. Mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan hingga industri. Sungai citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. Citarum merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Dengan panjang sekitar 269 km mengaliri areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Tak hanya itu, peran strategis Citarum juga terkait dengan suplai air untuk waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata untuk kebutuhan listrik pulau Jawa, Madura dan Bali.

Saat ini terdapat sekitar 500 pabrik terdapat di daerah hulu Citarum, dan hanya sekitar 20% saja yang melakukan pengelolaan limbah. Pabrik di luar itu membuang limbah langsung ke anak Sungai Citarum dan ke Citarum.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com  – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung terus memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan publik terpadu sekaligus menjadi pintu masuk pelayanan investasi di Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta mengatakan, keberadaan MPP tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan administrasi, tetapi juga menjadi […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari warga Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Bandung yang menyatakan siap mendukung berbagai program pembangunan pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPD Persis Kabupaten Bandung, Hasyim Suryadi, di […]

Bale Bandung

BALEENDAH, balebandung.com – Perjalanan hukum kasus kekerasan terhadap seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Gozali, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, akhirnya memasuki babak akhir. Permohonan kasasi yang diajukan mantan Kepala MI Al Gozali, Muhammad Sya’dudin, ditolak sehingga putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrah). Menyusul putusan tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengeksekusi terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan […]

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang paling siap menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 245 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk, dengan 45 unit di antaranya telah rampung secara fisik dan mulai memperoleh dukungan operasional. Hal itu disampaikan Bupati Kang […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar mengubah cara pandang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut perlakuan istimewa dari pemerintah, tetapi menginginkan pelayanan yang cepat, profesional, dan manusiawi. “Masyarakat tidak butuh diistimewakan, tetapi masyarakat butuh dilayani dan dimanusiakan,” kata Ali Syakieb saat membuka Orientasi Pegawai Pemerintah […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M.A. Hailuki meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperkuat langkah pencegahan menyusul maraknya aksi begal di beberapa wilayah. Menurutnya, rasa aman masyarakat harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. “Keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan masyarakat bisa bekerja, berdagang dan beraktivitas tanpa […]