BANDUNG – Walaupun masih dalam tahap pembangunan, namun hampir seluruh maskapai di Indonesia sudah menandatangani perjanjian untuk menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Diantaranya yaitu Maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Airasia, NAC, Kalstar dan Cathay Pacific.
Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepada PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT BIJB untuk segera membuat Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan bandara.
“Kemarin koordinasi dengan AP2 saya meminta kepada AP2 dan BIJB supaya segera membuat KSO, agar semua pihak nyaman. Karena hampir semua maskapai sudah menandatangani perjanjian untuk menggunakan Bandara tersebut,” kata Aher di Bandung, Selasa (24/7/17). Selain untuk maskapai, lanjutnya, KSO juga akan membuat nyaman para investor. “Ya, termasuk para stakeholders, pemegang saham dan pelaku investasi,” imbuhnya.
BIJB yang mengusung konsep Aerotropolis atau Kota Bandara ini akan jadi bandara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki luas 1.800 hektar. Luas terminalnya mencapai 96.000 meter persegi yang mampu menampung 5 – 11 juta penumpang pertahun. Salah satunya untuk memenuhi pangsa pasar besar di Jawa Barat yaitu haji dan umroh. Bandara ini mampu didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 747 dan 777.
BIJB ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal 1 tahun 2018. Saat ini pembangunannya masih terus berlangsung. Pembangunan sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT BIJB secara keseluruhan sudah mencapai 50%.
Pembangunan sisi darat ini terbagi ke dalam tiga paket. Paket pertama yaitu pekerjaan infrastruktur, grading jalan dan simpang susun oleh PT Adhi Karya yang progresnya sudah di angka hampir 80%.
Paket kedua yakni pembangunan gedung terminal utama yang dikerjakan oleh WIKA dan PP sudah mencapai 29%. Sementara paket ketiga yaitu pengerjaan gedung-gedung pendukung non terminal yang kini sudah mencapai 70%. Seluruhnya konstruksinya ditargetkan rampung pada Desember 2017.
“Alhamdulillah, sekarang pembangunannya lancar ya, tidak ada berhentinya. Jadi, semenjak di-groundbreaking sampai sekarang gak ada jeda,” ucap Aher.
Sementara pembangunan sisi udara dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diantaranya landasan pacu (runway), area parkir pesawat (appron), pengatur lalu lintas pesawat atau Air Traffict Control (ATC) dan pagar pengamanan sekeliling bandara.
Dari sisi pendanaan, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang melibatkan pemerintah daerah. Berbeda dengan bandara lainnya yang dibangun oleh pemerintah pusat dan AP II/ AP I.
“Ini adalah proyek yang unik karena satu-satunya bandara yang menghadirkan keterlibatan Pemprov Jabar secara signifikan ya. Di tempat lain kan murni pusat dan AP, kalau di sini kan ada unsur pusatnya ada AP2 dan ada BUMD nya, itu yang istimewa,” ungkap gubernur.
Pemprov Jabar melalui BUMD-nya yaitu PT BIJB yang membangun sisi darat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,16 triliun. Dimana 70% dari dana tersebut ditangani Pemprov Jabar dan 30%-nya dari pinjaman. Saat ini biaya tersebut baru terpebuhi sekitar Rp 700 milyar atau masih kurang sekitar Rp 1,4 triliun. Namun Aher menjamin kebutuhan dana tersebut akan terpenuhi dalam waktu dekat.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu PT BIJB telah menerima suntikan modal sebesar Rp 906 milyar dari konsorsium bank syariah daerah yang tergabung dalam Sindikasi Perbankan Syariah. Diantaranya Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah dan Bank bjb Syariah.
Tak hanya itu, di saat yang sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Taspen (Persero) dan beberapa perusahaan asuransi sudah berniat membeli Reksadana Penempatan Terbatas (RDPT) PT BIJB.
“Bahkan Bank konvensional juga sudah ingin masuk untuk menginvestasikan dananya di bandara ini. Jadi, dari sisi pendanaan kan sudah relatif aman. Makanya segeralah tandatangni KSO, agar semua pihak merasa nyaman,” ucap Aher.
