CIMAHI – Buruh di Kota Cimahi yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 menggelar aksi di kantor Wali Kota Cimahi Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Kamis (28/4/16). Aksi yang dilakukan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional/Mayday ini menuntut agar Pemkot Cimahi memperhatikan kesejahteraan buruh dengan menolak politik upah murah.
“Mayday adalah proses menuju kemenangan buruh di seluruh dunia akan tetapi faktanya saat ini kesejahteraan buruh masih rendah dan tidak diperhatikan pemerintah,” ujar Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi Asep Jamaludin, kepada wartawan di sela-sela aksinya.
Menurutnya aksi pramayday ini digelar sebagai pengingat perjuangan buruh terdahulu yang berhasil memperjuangkan hak buruh yaitu 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat dan 8 jam untuk keluarga.
Pihaknya menilai selama ini pemerintah selalu memfasilitasi Mayday dengan berbagai kegiatan termasuk panggung hiburan. Namun kalau hanya sekedar seremonial untuk meninabobokan buruh dan tidak meningkatkan kesejahteraan kaum buruh hal itu tidak berguna. Apalagi saat ini kebijakan pemerintah justru membuat buruh dieksploitasi dan terampas haknya.
“Buruh saat ini masih belum sejahtera, sistem kerja kontrak, alihdaya, upah semakin rendah akibat PP 78/2015 tentang Pengupahan, adalah bukti-bukti jika kaum buruh masih terintimidasi,” tegasnya.
Untuk itu pihaknya menyatakan sikap kepada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: tolak politik upah murah dan hapuskan PP 78/2015, hentikan pemberangusan kebebasan berserikat, tolak privatisasi dan laksanakan industrialisaai nasional untuk kesejahteraan buruh, tolak liberalisasi jaminan sosial kesehatan dalam bentuk iuran seperti BPJS dan Tapera, serta wujudkan perlindungan sosial untuk rakyat dengan berlakukan upah nasional, hapus sistem kerja kontrak dan alihdaya. (fik)
