JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan yang diberikan langsung Presiden RI berkat prestasinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut – turut (Tahun Anggaran 2011 – 2015). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima langsung penghargaan tersebut dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (20/9/16).
Atas pencapaian itu, di hari yang sama pada acara Talkshow bertajuk “Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Permasalahan dan Solusi”, bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jl.Wahidin raya No.1 Jakarta Pusat, Gubernur Aher membagi pengalamannya atas upayanya mempertahankan WTP di Jabar.
Jawa Barat merupakan provinsi yang wilayahnya luas, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Sehingga berbagai gejolak pun kerap kali terjadi. Namun pada kondisi tersebut, WTP tetap mampu dipertahankan. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat contoh dan motivasi bagi provinsi lain di Indonesia agar mengikuti prestasi yang diraih Jabar.
Gubernur mengaku, bertahannya perolehan WTP tersebut merupakan upaya kolektif jajaran Pemprov Jabar. Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus manfaat yang dihasilkan dari pengolahan keuangan tersebut.
“Kita mengucap syukur, alhamdulillah upaya (mempertahankan WTP) dilakukan bersama-sama. Strateginya adalah komitmen. Kita berkomitmen dengan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, dengan semua dinas, semua OPD, semua biro, kita berkomitmen bahwa kita harus mempertahankan WTP dengan baik apapun keadaannya,” kata Aher dirilis Humas Pemprov Jabar.
Dengan komitmen tersebut,imbuh Aher, pihaknya membuat regulasi, membuat aplikasi untuk barang dan jasa, untuk keuangannya, menyediakan SDM-nya. “Alhamdulillah lima tahun berturut -turut kita raih WTP berturut – turut,” ucapnya.
Kali ini pun sistem akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah berbasis akrual. Ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sistem akrual diterapkan baik pada penyajian laporan keuangan, juga pada pengolahan perakuntansian. Manfaatnya, memberikan gambaran yang paling paripurna atas posisi keuangan pemerintah daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemda dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.
Melihat dinamisnya sistem akutansi saat ini, Gubernur mengatakan pihaknya juga mengupayakan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan. Seperti merekrut dan menyekolahkan akuntan, menambah kuota PNS pada bidang keuangan, dengan konsentrasi akuntansi. Upaya tersebut dilakukan agar Jabar tak kekurangan SDM dalam mengelola keuangan dan pelaporan keuangan dengan sebaik-baiknya.
“Penilaian kepada provinsi, termasuk kabupaten/kota tidak hanya penilaian keuangan dalam arti laporan yang berakhir dengan status WTP. Pada saat yang bersamaan juga akan dipersoalkan akan dilihat kinerjanya, jadi WTP dari sisi keuangan kegunaannya ada tidak? Output outcome-nya ada tidak?” ujar Aher.
Ia pun ingin pengelolaan keuangan di Jawa Barat tepat guna dan tepat manfaat. “Yang kami inginkan secara keuangan kami WTP, secara output outcome (manfaat) juga kami terima. Jadi saat penggunaan keuangan tidak ada penyimpangan, kegunaannya pun prima,” harapnya.
Kedepannya pun, Gubernur menargetkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan, juga mendorong kabupaten/ kota sert instansi-instansi di wilayahnya untuk juga meraih, dan mempertahankan prestasi serupa.
Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah pusat, terdapat sebanyak 37 entitas pelaporan keuangan yang lima kali berturut-turut WTP dan mendapatkan penghargaan. Angka tersebut meliputi; 22 kementerian/lembaga, 3 pemprov, 8 pemkab dan 4 pemkot.
Nih, para peraih penghargaan itu;
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan
9. Badan Intelijen Negara
10. Dewan Ketahanan Nasional
11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Mahkamah Konstitusi
14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
15. Badan Tenaga Nuklir Nasional
16. Lembaga Administrasi Negara
17. Badan Kepegawaian Negara
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
19. Kementerian Perdagangan
20. Komisi Pemberantasan Korupsi
21. Dewan Perwakilan Daerah
22. Komisi Yudisial
23. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau
24. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
27. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
28. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
29. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
30. Pemerintah Kabupaten Bintan
31. Pemerintah Kabupaten Boyolali
32. Pemerintah Kabupaten Semarang
33. Pemerintah Kabupaten Gowa
34. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
35. Pemerintah Kota Metro
36. Pemerintah Kota Banjar
37. Pemerintah Kota Surakarta
