BANDUNG – Kegiatan #2019GantiPresiden yang belakangan marak berlangsung, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI Jabar. Terlebih setelah beberapa hari lalu terjadi peristiwa memalukan di Batam yang memicu konflik antar anak bangsa.
MUI Jabar tak ingin peristiwa Batam terulang di Jawa Barat. Apalagi tersiar kabar akan ada kegiatan serupa yang digelar di Jabar pada 11 Agustus mendatang.
“MUI Jabar pun menyampaikan keprihatinannya yang sangat mendalam atas peristiwa itu. Kami, berdasarkan Fatwa MUI tahun 2006 tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila, serta berdasarkan pengkajian oleh pengurus MUI Jabar, menyatakan beberapa sikap,” tutur Sekum MUI Jabar, Rafani Akhyar saat ditemui wartawan di kantornya, Jln. L. L. R. E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/18).
Rafani menegaskan, sikap MUI Jabar sudah bulat dan menilai kegiatan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional, dibandingkan sebagai kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Pasalnya, gerakan itu melanggar hak konstitusional dari Presiden RI saat ini yg masih mempunyai hak untuk dipilih kembali.
“Kami menilai, seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat, sesuai dengan konstitusi dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia dari calon-calon yang dijagokan pada Pilpres 2019 yang akan datang, siapapun calonnya itu,” tutur Rafani.
Lebih lanjut Rafani menyatakan, dengan kondisi yang terjadi itu, pihaknya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk dapat menahan diri. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia menggelar hajat besar yaitu Asian Games 2018.
“Semua mata dunia memandang ke Indonesia. Sehingga untuk menjaga nama baik bangsa, seluruh komponen masyarakat Indonesia harus menghindari segala kegiatan yang berpotensi mengganggu kondusifitas wilayah,” imbau Rafani.
MUI Jabar pun kembali mengimbau masyarakat Jawa Barat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap kegiatan #2019GantiPresiden, untuk dapat menahan diri. Sehingga kondusifitas wilayah Jawa Barat dapat dijaga secara bersama-sama.
“Himbauan ini semata-mata untuk kemaslahatan umat.Kalau peristiwa di Batam terjadi di Jabar, akan lebih kompleks lagi masalahnya,” kata Rafani.
Kembali ia menegaskan, imbauan itu dikeluarkan bukan karena MUI Jabar berpihak ke salah satu kubu. Rafani menyatakan, pihaknya tidak menghalangi hak demokrasi seseorang. Namun ia tak ingin terjadi tindakan yang mengarah terhadap hal inkonstitusional.
“Cobalah buat kegiatan positif yang mencerdaskan. Pemilihan umum juga ‘kan masih lama. Bahkan masa kampanye juga belum, bahkan penetapan calon juga belum ada. Pada saatnya nanti silahkan berpesta. Jangan sampai sekarang sudah melakukan kegiatan mirip kampanye formal,” terang Rafani.
Saat disinggung apakah MUI Jabar tidak takut dituding tidak netral, Rafani menegaskan pihaknya tidak memiliki keberpihakan kepada kubu manapun. Makanya, pihaknya mengimbau massa yang pro maupun yang kontra untuk sama-sama menjaga diri.
“Insyaallah MUI netral. Yang tidak kami inginkan itu terjadi gangguan kondusifitas di Jawa Barat. Kami akan tembuskan imbauan ini kepada pihak kepolisian dan pengurus MUI kabupaten/kota,” pungkasnya.***
