BANDUNG – Aparatur pemerintah di lingkungan Pemkot Bandung merupakan ujung tombak pelaksana roda pemerintahan. Oleh karenanya, serangkaian program perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai. Pemkot Bandung melakukan berbagai langkah reformasi birokrasi untuk meningkatkan performa pelayanan kepada masyarakat.
Kasubag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Orpad) Setda Kota Bandung Rachmat Setiadi menandaskan salah satu bagian dari langkah reformasi birokrasi adalah dengan melakukan program revolusi mental aparatur.
“Sebelum reformasi birokrasi, ada mental asal gugur kewajiban di kalangan pegawai,” ungkap Rachmat saat Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (12/5/16).
Mental block tersebut dirasa menghambat proses pembangunan dan optimalisasi pelayanan. Menurut Rachmat, ada tiga hal yang dilakukan Bagian Orpad untuk merevolusi mental aparatur.
“Yang pertama adalah penanaman mindset atau pola pikir,” sebutnya. Rachmat menyebut pola pikir yang dibangun antara lain integritas, etika, disiplin, sikap melayani, dan pola hidup sederhana. “Karena pemerintah sebetulnya intinya melayani,” imbuhya.
Kedua, ada pula penanaman culture set berupa keteladanan pemimpin, efisiensi, orientasi hasil, reward and punishment, dan knowledge sharing. “Tidak lupa, kami juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal.”
Langkah ketiga, restrukturisasi dalam rangka penguatan berbagai bidang, seperti penguatan Sumber Daya Manusia, tatalaksana, akuntabilitas, pengawasan, dan manajemen pelayanan. “Ini PR yang tidak mudah. Saat ini kami masih berproses,” ungkapnya.
Rachmat mengaku, bagian tersulit adalah mempertahankan capaian kinerja yang sudah optimal. Salah satu capaian Setda Kota Bandung dalam hal reformasi birokrasi adalah peraihan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari semula predikat CC. “Kita harus tetap memberikan semangat agar kinerja yang sudah baik tidak turun,” tandasnya.
