BANDUNG – Kemajuan sebuah bangsa ditentukan bukan hanya oleh keunggulan komparatif sumber daya alamnya, tapi lebih pada keunggulan kompetitif sumber daya manusianya. Bicara SDM tentunya tak lepas dari masalah kependudukan.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menyebutkan ada tujuh isu kependudukan yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia, khususnya Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Ketujuh PR kependudukan ini diungkapkannya saat jadi narasumber Kegiatan Konsolidasi Penggarapan Ketahanan Keluarga bagi para Petugas di 27 Kabupaten/Kota se-Jabar, bertema “Ketahanan Keluarga di Jawa Barat” di Grand Royal Panghegar Hotel Bandung, Jumat (17/2/17).
Ketujuh isu kependudukan yang disinggung Netty, yang pertama adalah kemiskinan, mulai dari yang sifatnya terstruktur, seperti miskin wawasan, hingga kondisi ekonomi. Kedua dan ketiga yaitu pemberdayaan perempuan dan generasi muda, sebagai dua pilar bangsa paling kuat. Menurut Netty, kekurangpahaman kaum perempuan dan generasi muda akan peranannya sebagai subjek pembangunan bangsa, menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berimbas pada permasalahan sosial masyarakat luas. Sudah cukup, kata Netty, generasi muda ‘diasuh’ oleh kemajuan teknologi.
Isu keempat, yang juga masih berkaitan dengan isu sebelumnya, yakni kesehatan dan reproduksi. Orangtua yang tidak bisa mengedukasi anak-anaknya tentang apa itu haid dan mimpi basah, dapat menjadi senjata makan tuan yang menjerumuskan anak pada seks bebas, mendongrak jumlah kelahiran yang tidak diinginkan, dan akhirnya berdampak pada masalah kependudukan.
Lingkungan menjadi isu kependudukan yang kelima, di mana isu ini berhubungan dengan aspek sosio kultural masyarakat, misalnya kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga sembarangan. Tak ayal, isu ini menjadikan program-program pemerintah akan lingkungan menjadi tidak sinergis.
“Jabar punya program Citarum Bestari (bersih, sehat, indah dan lestari) yang tidak didukung oleh aksi masyarakat, sehingga hanya jadi program yang bertepuk sebelah tangan,” ungkap Netty menyayangkan.
Isu kependudukan yang keenam adalah kesehatan masyarakat lansia (lanjut usia), yang jadi salah satu indikator angka harapan hidup. Sedangkan yang terakhir ialah penataan ruang, mulai dari lokasi hunian, lahan pertanian abadi hingga pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.
Netty menekankan yang utama harus ada di setiap daerah adalah kebijakan pembangunan berlandaskan kependudukan. Karena itu, Netty berharap ke depan akan ada forum koordinasi khusus yang melibatkan instansi-instansi terkait, meliputi BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, guna menghadirkan pembangunan kependudukan yang strategis.
“Jumlah penduduk yang besar sebenarnya bukan masalah jika kita memiliki kualitas dan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya dan layanan masyarakat,” pungkas Netty.
