LEMBANG – Pengaduan terkait pelayanan kesehatan menjadi persoalan yang paling banyak ditemukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu terkait dengan pelayananan BPJS Kesehatan dimana banyak masyarakat yang masih ditolak rumah sakit dengan alasan tidak ada dokter atau kamar penuh.
Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Barat Teddy Risandi mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan itu baik secara langsung atauapun melalui lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Keluhan masyarakat yang paling banyak adalah persoalan layanan BPJS kesehatan. Persoalan ini pun sudah kami sampaikan kepada presiden sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah kebijakan berikutnya,” kata Tedy saat membuka Rakerda ke 1 DPD Pospera Jawa Barat di Lembang.
Sebagai organisasi pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya bukan anti kritik. Bahkan saat ada rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan BPJS Kesehatan, Pospera juga meminta supaya hal itu dikaji kembali. Sebab kenaikan BPJS Kesehatan tidak akan jadi masalah apabila diimbangi dengan pelayanan. Mestinya ketika BPJS Kesehatan dinaikan diikuti dengan peningkatan layanan kesehatan.
Pihaknya pun menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang tidak diketahui masyarakat. Salah satunya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sasarannya keluarga tidak mampu. Ternyata tidak semua masyarakat mengetahui adanya program KKS yang diluncurkan pada tahun 2014.
“Program KKS ini di bawah pengelolaan Kementrian Sosial RI dengan anggaran mencapai ratusan miliar dimana masyarakat pemegang KKS akan menerima Rp 200 ribu per bulan yang diterima per triwulan. Tapi ternyata program itu pun masih banyak yang tidak tahu,” terangnya. (fik)
