SOREANG,balebandung.com – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana turut membuka acara konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/1/2023). Dalam kegiatan itu dengan tema “peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing”.
“Jadi bulan Januari ini, kita melaksanakan kegiatan tahun 2023, kemudian mengevaluasi kegiatan tahun 2022 dan juga melakukan perencanaan untuk kegiatan tahun 2024. Jadi ada tiga dimensi waktu dalam waktu bersamaan. Ini jadi sebuah tantangan bagi kita semua,” kata Cakra Amiyana didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi.
Tahun 2022 yang baru saja dilalui, kata Cakra, masih menghadapi inflasi dan melanda seluruh negara di dunia, termasuk Kabupaten Bandung.
“Oleh karena itu, Pak Bupati Bandung HM Dadang Supriatna berpesan kepada kita semua bagaimana perekonomian masyarakat yang mampu berdaya saing,” ujar Cakra.
Berdaya saing ini, katanya, tidak hanya dalam kontek lokal, tapi juga berdaya saing dengan produk-produk dari negara lain. “Jadi saat inflasi yang harus kita lakukan, bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita disuplai oleh produk lokal. Mampu menghadirkan produk lokal yang bisa mensubstitusi produk impor,” jelas Cakra.
Menurutnya, ketergantungan terhadap produk impor dikurangi, tapi tingkatkan penggunaaan produk dalam negeri. “Sesuai dengan amanat dari Pak Presiden, bagaimana menggunakan produk-produk lokal yang bisa melawan saat adanya inflasi,” katanya.
Hal tersebut, kata Cakra, sedang dirancang oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi bersama jajarannya.
“Di Kabupaten Bandung ini kita juga sudah meraih capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan kita nomor satu di tingkat Jawa Barat dan nomor sepuluh di tingkat nasional,” ujarnya.
MCP KPK itu, imbuh Cakra, jadi KPK memberikan bimbingan ke seluruh kabupaten/kota bagaimana kabupaten/kota yang bisa mengikuti petunjuk, arahan dan saran dari KPK. “Agar kita bisa menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel,” katanya.
Disebutkannya, Bupati Bandung sangat berharap bahwa kinerja Pemkab Bandung tidak terlena. “Kita sudah berhasil meningkatkan pendapatan, dari kurang lebih Rp 1 triliun sampai menjadi lebih dari Rp 1,25 triliun. Ini sebuah langkah yang sangat spektakuler. Dan kita harus bisa memanfaatkan dengan belanja yang inovatif,” katanya.
Cakra berharap melalui kegiatan itu bisa menampung aspirasi dari masyarakat, masukan dari seluruh stakeholder untuk penyempurnaan dokumen awal yang sudah disusun oleh Bapelitbangda bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Jadi ada aspirasi dari bawah, dari masyarakat, dari seluruh pemangku kebijakan sehingga rancangan awal ini bisa mengakomodir semua pihak,” katanya.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut ada penjaringan aspirasi. “Jadi kita dalam rangka pembangunan ini, tidak semuanya oleh pemerintah. Oleh karena itu kita melakukan kolaborasi pentahelik, baik itu dari akademisi, pelaku usaha/bisnis, komunitas, pemerintah, media, semuanya kita rangkul sehingga bisa menghasilkan rancangan pembangunan sebaik-baiknya,” katanya.***
