BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya bersama kementerian terkait lainnya sangat serius menangani persoalan Sungai Citarum dan sudah jadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Paling tidak lima tahun ke depan sudah semakin baik airnya dan aman untuk dikonsumsi, yang pasti harus kita mulai, kita harus konsisten makanya sosialisasi ini menjadi penting,” kata Luhut usai memimpin rapat koordinasi penanganan sungai citarum di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (16/1/18).
Luhut menjelaskan, menangani persoalan Sungai Citarum tak bisa diselesaikan oleh masing-masing daerah, namun harus secara holistik antara pusat dan daerah. Pihaknya juga telah belasan kali mengadakan Rakor dan eksekusi di lapangan rencananya akan dilakukan pada Februari nanti. Hasil pada Rakor kali ini pun akan langsung diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas Kabinet penanganan Sungai Citarum di Bandung sore harinya.
“Kami juga sudah melaksanakan Rakor lebih dari 11 kali. Jadi, sekarang sudah waktunya kita sosialisasikan lebih jelas dan nanti sore langsung rapat kabinet terbatas dipimpin Presiden langsung untuk mengeksekusi planning ini. Kita berharap Ferbruari sudah bisa eksekusi rencana ini dan kita tidak main-main dalam hal ini,” tandasnya.
Dari segi pendanaan, Luhut menyebut, bisa mencapai triliunan rupiah yang berasal dari APBN, APBD 10 Kabupaten/ Kota, swasta yang tidak mengikat dan dukungan internasional.
“Pendanaan kita banyak berasal dari kementerian-kementerian terkait, daerah, hanya belum disinergikan semua cukup besar jumlahnya triliunan rupiah, bantuan internasional juga banyak yang nawarin, tapi belum kita putuskan,” ungkapnya.
Keberadaan Sungai Citarum yang bersih sepanjang 297 km jadi sangat penting karena menyuplai 80% air minum penduduk Jakarta. Citarum yang memiliki luas daerah aliran sungai sepanjang 1.132.334 meter persegi ini juga mengairi lahan pertanian seluas 420 ribu hektar, pembangkit listrik tenaga air sebesar 1.880 MW dan 27,5 juta jiwa masyarakat pemanfaat di Jabar dan DKI Jakarta.
Luhut berharap masyarakat Jabar dan pelaku industri di sepanjang DAS Citarum harus betul-betul bertekad membenahi sungai citarum yang kini telah terkontaminasi limbah industri dan rumah tangga.
“Saya katakan tadi masyarakat Jabar terutama yang langsung mengalami ini harus betul-betul bertekad, apa mau nanti generasi orang Jabar yang hidup di sepanjang DAS Citarum terkontaminasi logam-logam cair itu,” ucapnya.
Sementara itu, disinggung mengenai kehadirannya dalam Rakor tersebut, Menkopolhukam Wiranto menjelaskan, walaupun kewenangan ada di Kemenko Maritim, namun ia menilai, masih banyak persoalan hukum dalam penanganan Citarum. Wiranto mengatakan, saat ini masih ada praktek-praktek pungutan liar dan para broker yang membuat air Citarum menjadi kotor taktala mereka menguasai dataran sungai.
“Saya hadir karena saya tahu bahwa masih banyak masalah hukum yang masuk dalam penanganan Citarum ini. Tadi dilaporkan bahwa ada perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, juga di situ ada palak-memalak, pungli, calo-calo, ada juga broker-broker yang membuat Citarum jadi lebih kotor lagi taktala menguasai dataran sungai kemudian menyewakan dan sebagainya, ini semua masalah hukum,” paparnya.
Di tempat yang sama Wagub Jabar Deddy Mizwar menuturkan, berbagai usaha telah dilakukan dalam menangani sungai citarum. Bahkan saat itu persoalan sampah sudah hilang secara signifikan. “Dulu kita bisa berjalan di atas sungai melewati tumpukan sampah yang sangat tebal, alhamdulillah saat ini sampah sudah hilang secara signifikan,” tuturnya.
Namun menurut Demiz, yang menjadi permasalahan kini adalah limbah cair dari pabrik dan limbah rumah tangga ditambah banjir yang masih sering terjadi karena alih fungsi lahan di hulu sungai. Di sisi lain pihaknya juga telah melakukan pendekatan kultural dengan membangun masyarakat ecovillage sejak dua tahun lalu di 130 desa di sepanjang Sungai Citarum.
“Masalah alih fungsi lahan yang juga menciptakan banjir karena sedimentasi yang sangat tinggi ini pun perlu pendekatan dan penegakan hukum,” imbuh Wagub.
Demiz optimistis, predikat sungai terkotor, kemudian menjadi terhitam akan segera hilang dan akan jadi sungai terbersih minimal di Jabar. “Kami harapkan agar dari sungai terkotor menjadi sungai terhitam dan nanti menjadi sungai yang terbersih di Jabar minimal. Saya berfikir seluruh pihak harus bekerjasama pemerintah, akademisi, komunitas, masyarakat dan juga para pengusaha yang ada di sepanjang DAS Citarum.Tanpa kerja sama tidak akan optimal,” pungkas Demiz.[]
