BANDUNG – Jumlah penduduk Kota Bandung sudah mencapai 2,3 juta jiwa dengan tambahan kurang lebih 1 juta jiwa di siang hari. Namun demikian, masih ada 159.945 warga yang belum merekamkan diri untuk pembuatan KTP elektronik atau e-KTP. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menghimbau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk bekerja lebih cerdas.
“Urusan pelayanan data kependudukan ini adalah urusan matematika sederhana. Artinya semua jenis pelayanan ini harus bermuara pada sebuah sistem yang secara logika mudah dilakukan,” kata walikota saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Data Disdukcasip Kota Bandung tahun 2016 di Park Hotel, Jl. PH Mustafa No. 47 Kota Bandung, Rabu (13/4/16).
Selain itu, Ridwan juga ingin agar kelak pelayanan data kependudukan bisa lebih mudah dijangkau masyarakat. Emil menyarankan untuk menggunakan teori psikologi di mana dinas memahami keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan senyaman dan semurah mungkin, bahkan bila perlu tidak harus keluar rumah.”Berinovasilah dengan teori psikologi di mana warga tidak harus ngingkig (jalan/pergi ke suatu tempat),” saran Emil.
Pada kesempatan tersebut ia juga mengapresiasi kinerja Disdukcapil Kota Bandung atas kinerjanya selama ini.Disdukcapil Kota Bandung di bawah pimpinan Popong W. Nuraeni telah melakukan banyak inovasi untuk meningkatkan pelayanan data kependudukan di Kota Bandung.
Salah satunya adalah dengan pengadaan kendaraan mobil yang diberi nama Mepeling, yakni Memberikan Pelayanan Keliling. Mobil Mepeling nantinya akan memberikan pelayanan kependudukan dengan sistem ‘jemput bola’ kepada masyarakat. Sistem jemput bola ini juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit sehingga setiap ada kelahiran, Disdukcapil akan langsung membuatkan akta kelahiran.
Disdukcapil Kota Bandung juga mengeluarkan akta kelahiran dengan sistem braille, di samping akta kelahiran yang berlaku secara nasional. Ide akta kelahiran braille ini diapresiasi oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. “Di Kota Bandung itu ada 400 tunanetra yang harus kita layani juga,” ungkap Popong.
Dalam laporannya, Popong juga menjelaskan tentang jumlah usia produktif di Kota Bandung, yakni sebanyak 64%. Secara sederhana, ini berarti satu orang di Kota Bandung bertanggung jawab terhadap dua orang. “Di Kota Bandung rata-rata satu orang menanggung dua jiwa. Jadi ini masih dalam relatif wajar,” kata Popong.
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha, serta pimpinan Disdukcasip se-Bandung Raya.
