BANDUNG – Kerusuhan antara Satpol PP Kota Bandung dengan pedagang kaki lima (PKL) sekitar Alun-alun Bandung mestinya tidak terjadi kalau Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif, terlebih di bulan Ramadhan saat ini.
“Satpol PP pun di sini seharusnya melakukan pendekatan persuasif sehingga lebih humanis, sehingga di dalam proses penertibannya pun tidak dirasakan sebagai pemberi punishment yang otoriter,” kata pengamat sosial budaya Garlika Martanegara,S.Sos, M.Si kepada wartawan, Sabtu (2/7/16).
Garlika menyarankan yang lebih dikedepankan dalam menghadapi PKL adalah Linmas, karena di sini berarti kedudukan PKL adalah masyarakat ekonomi lemah yang wajib dilindungi dan dibina.
“Nanti ketika PKL tersebut memang sudah terbina dengan baik dan diberi solusi yang tepat oleh Linmas, namun masih terjadi pelanggaran, barulah Satpol PP yang bergerak,” kata Garlika yang juga menjabat Direktur Bidang Kajian Budaya dan Kearifan Lokal LPPM Universitas Kebangsaan Bandung ini.
Terlebih pada umumnya PKL ini adalah golongan ekonomi lemah sehingga bisa saja menjadi seorang PKL merupakan satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. “Bisa kita bayangkan apabila satu-satunya harapan tersebut direnggut begitu saja, dan mungkin pula kesempatan untuk berdagang pun hanya terjadi di bulan Ramadhan menjelang Lebaran saja, maka bukan lagi logika di sini yang bicara tetapi emosi lah yg bicara,” tutur Lieke, sapaan Garlika.
Dari sisi komunitas PKL sendiri, layaknya masyarakat kelas ekonomi lemah atau bisa kita sebut masyarakat kelas bawah, terdapat rasa solidaritas yang tinggi karena adanya kesadaran kolektif akan nasib yang sama dan masalah yang sama.
“Dengan semakin terhimpitnya masyarakat seperti ini, maka sensitivitas pun semakin tinggi. Mereka tidak peduli lagi akan adanya kebijakan, aturan, dan lain-lain. Karena di sini aturan yang ada dengan Satpol PP sebagai penegaknya dirasakan tidak memberikan solusi, melainkan hanya memberikan punishment,” kata Lieke.
Maka tidak heran,kata dia, begitu ada pemicu yang membangkitkan kesadaran kolektif tersebut akan berujung pemberontakan yang berakhir dgn kerusuhan. “Seharusnya dibentuk lah aturan atau kebijakan yang memberikan solusi bukan sekedar punishment saja. Tentunya dgn pendekatan sosial budaya terhadap PKL tersebut,” pungkas Lieke.
