LEMBANG – Adanya ketimpangan kondisi ekonomi masyarakat saat ini mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Kondisi ini pun tak pelak mengakibatkan banyak sekali kekayaan negara, baik sumber daya alam serta potensi ekonomi lainnya, hanya dikuasi oleh segelintir orang saja.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan saat ini sedikit sekali orang kaya di Indonesia, tapi mereka menguasai banyak potensi dan aset negara. Hal ini pun didukung data dari World Bank atau Bank Dunia yang mengungkapkan kondisi ketimpangan tersebut.
“Aset yang sangat banyak tapi dikuasai oleh segelintir orang, berbahaya! Tapi aset yang sangat banyak kemudian dikuasai oleh banyak orang akan terjadi persaingan sehat dan saling menghargai lebih baik lagi,” ungkap Aher saat jadi narasumber dalam diskusi di Kongres Akbar V Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) di Wisma Balai Besar Pembangunan dan Perluasan Kerja (BBPPKP) Kemenaker RI, Jl. Raya Lembang No. 222, Kab. Bandung Barat, Sabtu (30/4/16).
“World Bank tahun 2014 mengeluarkan sebuah rilis. Resmi dari World Bank. World Bank menyatakan bahwa di Indonesia 1 persen penduduk Indonesia menguasai 55,5 persen kekayaan negara kita,” beber Aher.
Menurutnya situasi tersebut sangat tidak normal. Dan kedepannya harus ada semangat baru untuk merubah situasi tersebut, yang bisa memperkecil jurang pemisah tersebut.
Pada kesempatan ini Aher pun mengajak semua pihak agar bisa menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satunya, sistem perekonomian yang ada pada koperasi.
“Kita harus memaknai ekonomi kerakyatan bukan ekonomi UKM tapi ekonomi kerakyatan ekonomi yang boleh UKM, boleh juga yang besar tetapi dikelola secara profesional dan hasilnya didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat. Itulah ekonomi kerakyatan,” papar Aher.
Ia pun mencontohkan koperasi para pegawai Pemprov Jawa Barat atau Koperasi Praja Sejahtera. Dalam sebulan, koperasi milik para PNS di Pemprov Jabar ini bisa meraup dana hingga Rp 22 miliar yang bisa dijadikan modal untuk sebuah usaha bersama, dengan pemilik modalnya yakni para PNS.
“Kopersi bukan perusahaan, tapi koperasi bisa memiliki dan membuat puluhan perusahaan. Koperasi pemiliknya bisa ribuan orang, jutaan orang. Di koperasi ada dana kerakyatan atau dana “udunan” rame-rame,tapi ketika dikumpulkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat,” ujar Aher.
Sarbumusi merupakan organisasi serikat pekerja atau perburuhan di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan merupakan badan otonom NU. Kongres ini digelar 30 April – 1 Mei 2016 atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional dan tahun ini mengambil tema “Meneguhkan Peran Konfederasi Sarbumusi Dalam Era Global”.
Kongres Akbar ini diikuti para pengurus cabang dan wilayah Sarbumusi se-Indonesia. Kongres ini diharapkan bisa mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, serta digelar pula diskusi mengenai kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini.
