BOJONGSOANG, Balebandung.com – Al-Furqon Institute menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Mengembangkan Kepemimpinan yang Responsif, Inklusif dan Berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung”.
FGD yang digelar di Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini dihadiri oleh berbagai elemen. Mulai dari ormas Islam, budayawan, akademisi, kelompok tani, aktivis, praktisi media, hingga kelompok pemuda.
Para tokoh di Kabupaten Bandung ini berdiskusi dengan fokus mengevaluasi kepemimpinan Kabupaten Bandung selama 3,5 tahun terakhir.
Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung, Imron Rosyadi, memberikan pandangannya tentang kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna. Ia menyampaikan bahwa Bupati DS telah menerapkan konsep kepemimpinan “inner beauty” yang berbasis pada nilai-nilai Qur’ani, yaitu kepemimpinan yang mengedepankan spiritualitas.
Menurut Imron, gaya kepemimpinan Bupati DS dapat dilihat dari kemampuannya untuk merangkul seluruh elemen masyarakat secara lebih humanis.
“Kepemimpinan Bupati DS mampu menciptakan kedamaian dan kerukunan, yang seharusnya menjadi bagian dari kepemimpinan berbasis nilai-nilai agama,” kata Imron.
Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Bandung, Feisal Kertapermana, menyoroti dua aspek utama dalam demokrasi, yaitu prosedural dan substansial.
Dalam hal ini, Feisal memberikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan Bupati DS yang dinilai positif. Terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan anggaran yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan.
Namun, ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap birokrasi di tingkat pemerintahan Kabupaten Bandung. “Penting untuk memastikan bahwa pejabat di setiap tingkat pemerintahan ditempatkan berdasarkan prestasi dan rekam jejak mereka,” tandas Feisal.
Sementara itu, PD Persis Kabupaten Bandung, Ustaz Yosep Saeful Akbar mengungkapkan pandangannya mengenai kinerja Bupati Dadang Supriatna.
Ia memberikan apresiasi terhadap komunikasi yang terjalin harmonis antara pemerintah daerah dengan berbagai organisasi masyarakat. Namun, ia juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dalam kerukunan umat beragama.
“Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat penting untuk menciptakan suasana yang lebih mandiri dan mampu mengatasi potensi konflik antar umat beragama,” ujar Ustaz Yosep.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Syarikat Islam Kabupaten Bandung, Ali Hamzah, memberikan pandangan positif mengenai karakter kepemimpinan Kang DS.
Menurutnya, meski berasal dari ormas tertentu, Bupati DS memiliki sikap inklusif yang mampu mengayomi semua elemen masyarakat Kabupaten Bandung. Ali menilai, kepemimpinan Bupati DS sangat merakyat dan mampu menciptakan suasana yang inklusif bagi masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.
“Bupati DS sangat berhasil dalam menciptakan kepemimpinan yang merangkul semua lapisan masyarakat,” kata Ali.
Di sisi lain, budayawan Danni Sugiri Martadinata memberikan pandangannya terkait kepemimpinan Bupati DS. Danni menyebut Bupati DS sebagai pemimpin yang memahami dinamika masyarakat dengan pendekatan budaya.
Namun, Danni juga menyoroti dua isu besar yang perlu disikapi secara serius, yaitu geng motor dan sampah. Menurut Danni, kedua masalah tersebut dapat mencemari karakter budaya Kabupaten Bandung.
Ghani As-Syauqi, seorang tokoh pemuda, juga memberikan pandangannya. Ghani memuji berbagai program pemerintah yang pro-pemuda, seperti pelaksanaan job fair dan beasiswa ti bupati (Besti).
Namun, ia menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda dan berharap program-program tersebut dapat ditingkatkan dan lebih efektif.
“Walaupun ada program pro-pemuda, tingkat pengangguran masih tinggi. Diharapkan, program-program tersebut dapat lebih meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda,” ujar Ghani.
Melalui diskusi ini, Al-Furqon Institute berharap dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik ke depannya.
Diharapkan, Kabupaten Bandung dapat terus berkembang dengan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman yang menjadi landasan utama dalam pemerintahan yang inklusif.***
