PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung menunjukan kinerja yang terus meningkat. Tercatat, aset BUMD milik Pemkab Bandung ini asetnya meningkat dua kali lipat sejak Bupati Bandung Dadang Supriatna menjabat.
“Sekarang aset BPR Kerta Raharja sudah mencapai hampir Rp700 miliar, dari yang tadinya Rp300 miliar saat pertama kali Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna menjabat,” kata Direktur Utama BPR Kerta Raharja, Aep Hendar Cahyad kepada wartawan saat ditemui di sela Zumba Festival di Kecamatan Majalaya, Minggu (21/1/2024).
Selain dari segi aset, tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet, masih di bawah 5 persen sesuai Peraturan Bank Indonesia.
“Artinya, masih cukup sehat kalau NPL empat persen. Meski begitu, ada beberapa poin yang ditekankan oleh pemegang saham pengendali atau oleh Pak Bupati Bandung, supaya tahun 2024 ini diperbaiki terus kinerjanya,” ungkap Aep.
Tingkat NPL dari Dana Pihak Ketiga (DPK) itu antara lain dilihat dari program dana bergulir tanpa bunga tanpa jaminan dan tanpa biaya administrasi dari Bupati Bandung. Aep menyebut dana bergulir hingga saat ini sudah terserap oleh masyarakat kurang lebih 25.000 debitur, dengan kredit yang tersalurkan mencapai Rp50 miliar.
Untuk tahun 2024 ini rencananya akan menyalurkan dana bergulir hingga total Rp70 miliar dengan target mencapai 40 ribu debitur.
“Kalau tahun-tahun kemarin kita salurkan kredit dana bergulir ini ke tiap RW, tahun ini kita akan menyalurkan dengan program prioritas Bupati Bandung ke guru ngaji. Agar dana bergulir benar-benar sangat dirasakan manfaatnya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” kata Aep.
Selain program dana bergulir, peningkatan kinerja BPR Kerta Raharja juga dipengaruhi oleh prgram dari pemerintah pusat, di mana BPR Kerta Raharja saat ini menjadi penyalur dari program Kartu Tani dari Kementerian Pertanian
Dari Program Kartu Tani ini sudah tersalurkan kepada kelompok-kelompok tani oleh BPR Kerta Raharja, di mana untuk satu orang petani mendapat subsidi Rp500 ribu.
“Kemungkinan besar kami akan mendapatkan dana segar dari Kementan untuk menyalurkan kurang lebih Rp500 miliar secara bertahap. Saat ini sudah turun dari pusat sekitar Rp50 miliar,” beber Aep.***
