NGAMPRAH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran di anggaran tahun 2015 pada proyek jalan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar Rp 2,2 miliar. Akibatnya, kelebihan pembayaran kepada rekanan proyek jalan itu harus dikembalikan ke kas negara paling lambat 60 hari terhitung sejak 7 Juni 2016.
Anggota Komisi III DPRD KBB Tedy Heryadi mengatakan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terungkap kelebihan pembayaran itu terjadi kepada PT Imemba Contractors selaku pelaksana proyek Jalan Purabaya-Jati-Saguling sebesar Rp 1.1 miliar. Ironisnya itu terjadi manakala PT Imemba diputus kontraknya di tengah jalan akibat tidak dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Tidak hanya itu BPK juga menemukan kelebihan pembayaran untuk beberapa proyek jalan dengan uang yang harus dikembalikan ke kas negara mencapai Rp 1.1 miliar.
“Ini temuan yang cukup membuat kami kaget dan untuk itu kami di DPRD sudah membentuk panitia kerja (panja) khusus untuk membahas laporan BPK atas LHP Kabupaten Bandung Barat tahun 2015,” ucapnya, Senin (27/6/16).
Pihaknya kini mempertanyakan kenapa DBMSDAP sampai kelebihan membayar kepada PT Imemba yang jelas-jelas tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Itu artinya kendati sudah tidak bekerja dengan benar PT Imemba justru mendapatkan kelebihan pembayaran dari Pemkab Bandung Barat.
“Kejadian ini harus dipertanggungjawabkan dan uang itu harus dikembalikan dalam 60 hari, jika tidak maka kasus ini akan menjadi kasus hukum,” tegasnya.
Seperti diketahui DBMSDAP KBB memutus kontrak PT Imemba karena tidak menyelesaikan pekerjaan. Pembayaran disesuaikan dengan progres pekerjaan yakni sekitar 20% dari total nilai proyek sekitar Rp 23 miliar dengan total uang yang dibayarkan sekitar Rp 4 miliar. [fik]
