SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bandung jelang akhir tahun 2025. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Bulanan Pemkab Bandung, di Gedung M Toha Soreang, Senin (20/10/2025) .
Menurutnya, perubahan drastis dalam skema APBD akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat perlu segera diantisipasi.
“Kita lihat Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak masuk di tahun 2026. PAD yang ditargetkan Rp2,6 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada lebih dari Rp800 miliar yang belum didapat,” ungkap Bupati Bandung.
Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyebutkan pemerintah daerah menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang DS juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp935 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” seru Kang DS.
Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan reward berbasis kinerja. “Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” tandasnya.***
