BANJARAN – Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Indonesia, saat ini mulai berkurang. Saat ini masih eksis hanya sekitar 2.000 orang lebih. Jumlah tersebut dianggap sangat kurang, karena dari 265 juta penduduk Indonesia, sebanyak 50 persennya merupakan perempuan dan usia dewasa kurang lebih mencapai hampir 60-70%.
“Tentu sangat kurang. Seperti di Kabupaten Bandung saja hanya tinggal sekitar 80 orang. Padahal bagusnya 1 berbanding 10.000,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf saat ditemui di Banjaran, Kab. Bandung, Rabu (20/3/19).
Padahal menurutnya para penyuluh KB ini tidak hanya bertugas dalam penyuluhan KB atau pembatasan anggota keluarga. Tapi mereka juga bertugas untuk mengantisipasi terjadinya stunting.
“Termasuk ketahanan keluarga, mencegah perceraian, mencegah pernikahan dini, dan sex bebas melalui penyuluhan KB,” sebutnya.
Bahkan, ia menyebutkan, berkat masifnya penyuluhan-penyuluhan KB tersebut angka stunting di Indonesia turun hingga 7- 8%. “Jumlah stunting berkurang dalam dua tahun terakhir ini. Dari 38 persen ke 37, ke 35 dan sekarang di angka 30 persen,” sebutnya.
Kendati begitu angka 30% tersebut masih terbilang sangat tinggi. Karena dari 3 anak di Indonesia, 1 di ntaranya berpotensi mengalami stunting. Hal ini dikarenakan informasi-informasi yang dibutuhkan tidak sampai ke masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan para tenaga-tenaga penyuluh KB.
“Jumlah akseptor (KB) kita secara nasional sudah mencapai angka sekitar 80 persen dari jumlah perempuan yang sudah masuk usia subur. Pengguna akseptor kita sudah cukup tinggi untuk mencegah kehamilan yang berlanjut,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Dede, saat ini kader-kader posyandu sudah mulai diberikan pelatihan menjadi penyuluh-penyuluh KB.. Dan ke depannya DPR RI berencana menambah alokasi anggaran untuk relawan-relawan KB lagi.***
