BANDUNG – Dalam sejarah Sunda, dikenal sejumlah pemimpin Sunda berprestasi, yang bukan saja dibanggakan secara lokal tetapi juga mendapat pengakuan internasional. Salah satunya adalah Sri Baduga Maharaja (1481-1521 M) yang mendapat julukan Prabu Siliwangi, di mana ketika itu rakyat hidup dengan adil dan makmur. Meski memiliki sejarah gemilang dalam hal kepemimpinan, saat ini sangat minim orang Sunda yang tampil di tingkat nasional.
“Pada tingkat nasional, sebagai contoh, sudah tujuh kali berganti Presiden RI, tidak satupun dari Sunda,” kata Husin M. Al-Banjari saat membacakan hasil disertasinya yang berjudul “Budak Angon: Diskursus Kepemimpinan Sunda menuju Kekuasaan” pada Sidang Promosi Doktor di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (13/1/17).
Dalam penelitiannya itu, Husin yang merupakan praktisi politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti timpangnya perbedaan prestasi kepemimpinan antara Sunda kini dengan dahulu (Sunda Bihari). Husin mengungkapkan bahwa selain secara kuantitatif, Sunda adalah etnis terbesar kedua setelah Jawa, orang Sunda juga dinilai cukup berpendidikan.
Berdasarkan risetnya, Husin berpendapat bahwa straregi mengeksiskan kembali kepemimpian Sunda pada level nasional dapat dipecahkan melalui pemunculan diskursus kepemimpinan model Budak Angon. Model ini sebenarnya telah terpatri lama dalam tradisi tutur Sunda yang merupakan warisan berharga dari leluhur Sunda, terutama Prabu Siliwangi.
Strategi kepemimpinan Sunda tersebut memiliki dua syarat penting, yaitu mengikuti sistem eksklusi diri (internalisasi) dan melakukan praksis sosial (eksternalisasi). Internalisasi diperlukan untuk memastikan bahwa ia tidak meraih kekuasaan secara instan, tidak meraih kekuasaan sebelum waktunya, tidak menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan, dan secara mutlak mensyaratkan pengetahuan dalam proses menjadi pemimpin. Sementara itu, eksternalisasi dilakukan dengan memberdayakan individu per individu di masyarakat sehingga masing-masing individu mencapai kemandirian.
Husin pun menekankan pentingnya peran pengetahuan dalam kepemimpinan. Ia pun memperkenalkan istilah “knowledgical power” atau kuasa pengetahuan sebagai intisari dari diskursus itu sendiri. “Pengetahuan menjadi motor utama dalam perubahan,” kata Husin.
Dalam kesempatan tersebut, Husin yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat periode 2004-2009 ini dinyatakan lulus dan meraih gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Politik dengan yudisium “Sangat Memuaskan”. Sidang ini diketuai oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, SIP., SSi., MT., MSi (Han), dan turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad.* [Artanti Humas Unpad]
