GESAT – Stabilitas harga, sangat erat kaitannya dengan stabilitas makro ekonomi dan sasaran inflasi. Minimnya informasi harga bahan pangan yang terpercaya, akan mempengaruhi efisiensi keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi. Akumulasi dari ekspektasi negatif masyarakat akibat adanya ‘asymmetry information’ ini pun berpotensi menimbulkan gejolak harga yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, terkait hal tersebut, dibutuhkan transparansi harga bahan pangan agar terjadi ‘convergence’ harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Sehingga dengan demikian, kestabilan harga barang pangan dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum.
Sehubungan dengan itu pula, Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se- Jawa Barat telah mengembangkan PRIANGAN sebagai salah satu alat dalam rangka pengendalian inflasi di Jawa Barat, serta sebagai bagian dari program Proper Kahiji Utama Jilid II.
Gubernur mengatakan sistem tersebut memberi manfaat penting terutama dalam memantau kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran.
“Kalau ada ketimpangan harga, kita bisa ambil tindakan segera,” kata Aher saat Kick-Off Early Warning System (EWS) Portal Informasi Harga Pangan (Priangan), di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (14/6/17).
Aher pun berharap, pemerintah bisa terus menghadirkan pangan yang terkendali dari sisi harga maupun stoknya. Melalui Portal Informasi Harga Pangan (Priangan) yang diperkaya dengan fitur Early Warning System (EWS) ini, kemudian diharapkan mampu meminimalisir/menghilangkan kendala ‘asymmetric information,’ sehingga pada akhirnya dapat tercipta kestabilan harga yang berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi khususnya di Jawa Barat.
“Dengan sistem-sistem elektronik seperti sekarang ini, permainan mafia-mafia mulai bisa diminimalisir,” sambungnya.
Sehubungan dengan itu pula, Aher menghimbau kepada seluruh stakeholders terkait dengan upaya menjaga stabilitas pangan, untuk senantiasa meningkatkan kerjasama antar daerah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan keterbatasan stok pangan baik intern Jawa Barat maupun antarprovinsi.
Guibernur juga meminta pihak terkait untuk aktif dalam melakukan monitoring harga pangan secara harian. “Aktif dalam pengembangan operasional e-Priangan di wilayah masing-masing sebagai operasi pasar virtual yang sifatnya tidak insidentil,” ujarnya.
Kemudian, katanya, menyusun neraca pangan secara berkala sebagai dasar inisiasi kerjasama antardaerah, memberdayakan masyarakat dalam kegiatan usaha tani mandiri melalui program Kampung Peduli Inflasi /Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Juga tak kalah penting, meningkatkan koordinasi antar instansi di masing-masing kabupaten/kota maupun koordinasi antar kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengendalian inflasi baik yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.
“Dan Operasi Pasar sebagai langkah awal dalam mengatasi lonjakan harga,” pungkasnya.
