SOREANG, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M. Hailuki menyatakan, harus dicarikan solusi jangka pendek dan pangjang untuk menangani banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Kecamatan Soreang.
Untuk jangka pendek, urai Hailuki, harus dievaluasi apakah Dinas PUTR telah melakukan normalisasi terhadap saluran drainase wilayah hilir secara optimal.
“Normalisasi saluran air seperti drainase harus dioptimalkan sebelum puncak musim hujan yang diprakirakan terjadi pada Januari/Februari 2026 dengan. Normalisasi ini dengan menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2025 yang sebesar Rp34 miliar, melalui mekanisme tanggap darurat bencana,” kata Hailuki dalam keterangan resminya, Senin 8 Desember 2025.
Sementara itu di wilayah hulu menurutnya harus digalakan reboisasi pohon-pohon keras secara masif seperti di wilayah perkebunan sayur, berkolaborasi dengan para kelompok tani setempat serta TNI/Polri agar tidak timbulkan gesekan vertikal maupun horizontal.
“Sedangkan untuk jangka panjang segera lakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mendorong kebijakan moratorium alih fungsi lahan hijau melalui konservasi lingkungan perhutanan perkebunan. Karena penataan kawasan tersebut kewenangan Provinsi dan Pusat,” jelas Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini.
Pemkab Bandung bersama DPRD juga harus berupaya mengajukan bantuan pusat untuk pembangunan beberapa embung di kawasan yang berfungsi sebagai sarana parkir air yang turun ke wilayah hilir agar bisa mengurangi volume air.
“Dengan demikian semoga banjir dan longsor pada tahun berikutnya dapat semakin kita minimalisir,” harap Luki.***
