SOREANG,balebandung.com – Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakorda) tingkat Kabupaten Bandung 2022 di Gedung Budaya Soreang, Rabu (7/12/2022).
Hakorda 2022 dengan mengusung tema “Bincang Akhlak Akuntabilitas Terhadap Kelola Keuangan” itu, turut dihadiri Bupati Bandung HM Dadang Supriatna, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Spesialis Kordinasi dan Supervisi Madya KPK RI Tri Budi Rochmanto dan dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Selain itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto dan anggota DPRD Kabupaten Bandung lainnya.
Hadir pula dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa dan pihak lainnya. Masing-masing pihak menyampaikan upaya dan ikhtiar pencegahan tindak pidana korupsi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, bahwa pihaknya dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia.
“Pemerintah Kabupaten Bandung sepakat, bahwa dengan Indonesia pulih berantas sama-sama korupsi di Kabupaten Bandung,” kata Bupati Bandung kepada wartawan di Gedung Budaya Soreang.
Dadang Supriatna berharap, melalui kegiatan peringatan Hari Antikorupsi ini, sebagai salah satu upaya dalam rangka membentuk clean and good governance (pemerintahan yang baik dan bersih).
“Mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh semua, mulai dari para OPD, para camat dan para kepala desa dan juga warga masyarakat Kabupaten Bandung,” harap Dadang Supriatna.
Bupati Bandung bersama Inspektorat Kabupaten Bandung akan terus meningkatkan pengawasan. “Inspektur harus betul-betul eksis. Tentunya, mulai dari hal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertangungjawaban,” katanya.
Tentu, kata dia, pihaknya akan menambah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), supaya SDM-nya lengkap dan pembagian wilayahnya untuk pengawasannya itu bisa lebih akurasi.
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, pihaknya turut menyampaikan, bahwa yang pertama apa motif bisa terjadinya korupsi. Dan dari teori-teori itu, katanya, perlu adanya pencegahan dengan cara memberikan ketauladanan, memberikan pengawasan yang kuat, dan memberikan SOP yang jelas.
“Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan refresif, ini langkah terakhir sebetulnya. Tujuannya adalah memberikan efekjera. Namun harapannya, dengan pencegahan cukup, tidak terjadi korupsi, kita bersama-sama bikin pembangunan ini cepat dengan pemulihan ekonomi lebih cepat,” katanya.
Kapolresta Bandung mengatakan, Polri akan lebih fokus dan mengutamakan pencegahan terjadinya korupsi.
“Seandainya ada potensi-potensi pelanggaran, tentunya kami akan berikan bimbingan supaya tidak terjadi korupsi. Tapi bagaimana pembangunan itu bisa sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Bapak Kapolri dan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto mengatakan, bahwa tindakan korupsi itu merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. “Tentunya sangat merugikan keuangan negara,” kata Yudhi.
Menurutnya, terkait dengan korupsi itu di antaranya penyalahgunaan keuangan negara. “Tapi bisa juga yang dikategorikan korupsi ini, misalkan berkaitan dengan gratifikasi. Terus berkaitan dengan pemberian, pungli dan sebagainya,” ujar Yudhi.
Ia mengatakan melaksanakan kegiatan peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia ini, tentunya untuk saling mengingatkan saja. “Bahwa perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Makanya, tadi ditampilkan di antaranya siswa-siswa SD dan sebagainya, kita ingin menampilkan bagaimana tentunya anak-anak kita sudah memahami terkait dengan korupsi,” ucapnya.
Menurutnya, tampilnya anak-anak itu untuk mengingat kepada seluruh pihak, bahaya tindak pidana korupsi. Yudhi juga turut mengungkapkan bahwa APIP sudah banyak berperan berkaitan dengan kegiatan pengawasan. “Walaupun dengan keterbatasan SDM. Terus terang saja, SDM kita baru 36 auditor, dan saat ini sedang melakukan seleksi penerimaan auditor sebanyak 20 orang. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan, terkait dengan bidang pengawasan yang harus kami lakukan,” katanya.
Menurutnya, pengawasan ini merupakan tugas yang cukup berat. “Tapi mau tidak mau harus kita laksanakan, agar pelaksanaan pembangunan di semua sektor bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya.***
