SOREANG,balebandung.com – Tokoh Pemuda Kabupaten Bandung H Dudi Mustopa menilai kebijakan pemerintah dalam mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BLT) ke bantuan langsung tunai (BLT), masih menimbulkan kecemburuan di antara warga lainnya.
“Wajar, ada kecemburuan dari warga yang tidak menerima BLT BBM tersebut. Mungkin saja, masih banyak warga yang berhak menerima BLT, tidak menerima bantuan dari pemerintah,” kata Dudi kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (20/9/2022).
Dudi mengatakan, pemberian BLT BBM itu mungkin sifatnya sementara, dibandingkan dengan kenaikan harga BBM akan terus terjadi. Kenaikan harga BBM itu menyesuaikan kondisi kemampuan APBN dan harga minyak mentah di tingkat internasional.
“Untuk mengimbangi kenaikan harga BBM itu, tentunya warga tak bisa berdiam diri dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, khususnya bagi penerima bantuan. Melainkan harus mampu berdaya saing dan meningkatkan kemampuan dalam pemberdayaan ekonomi,” kata Dudi.
Menurutnya, dengan memiliki pekerjaan atau lapangan kerja, selain buka usaha, akan menghindari ketergantungan kepada pemerintah.
“Hidup sejahtera itu harus dibangun oleh diri sendiri. Makanya, kita harus meningkatkan kemampuan, supaya bisa membuka usaha baru,” katanya.
Dikatakan Dudi, dampak kenaikan harga BBM itu, tentunya dirasakan oleh semua pihak baik oleh masyarakat kelas bawah, menengah maupun dari kelompok ekonomi mapan.
“Semuanya akan merasakan. Harga-harga sembako, biaya transfortasi akan mengalami kenaikan. Kebutuhan rumah tangga pun akan mengalami kenaikan,” ujarnya.
Nah, kata Dudi, untuk mengimbangi perkembangan daya beli masyarakat yang semakin meningkat, masyarakat harus bisa meningkatkan daya saing dalam kemampuan pengembangan usaha ekonomi kreatif.
“Misalnya, membuat tempat usaha atau UMKM, yang merupakan potensi unggulan di daerah masing-masing. Untuk mengembangkan usaha itu, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menggulirkan pinjaman modal usaha tanpa bunga. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hal itu untuk pengembangan usaha,” katanya.
Dudi berharap jika masyarakat memiliki usaha mandiri, tidak lagi tergantung kepada pemerintah, khususnya untuk mendapatkan program BLT.
“Semakin banyak masyarakat yang berdaya saing, dan membuka lapangan kerja atau tempat usaha, tanggungan pemerintah pun akan semakin berkurang. Soalnya, nantinya ada verifikasi data, khususnya bagi masyarakat yang ekonomi sudah bagus atau meningkat, tentunya akan dicoret dari kepesertaan penerima bantuan sosial,” katanya.***
