GARUT, Balebandung.com – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) tindak lanjut kegiatan Bupati Ngamumule Desa (Bunga Desa) tahun 2022 di Grand Resort Patriot Kabupaten Garut, Jumat (11/11/2022).
Rakor selain dihadiri para Kepala Dinas/OPD, sembilan camat juga para kepala desa di daerah pembangunan 4, dan 5 yang meliputi Kecamatan Rancaekek, Cicalengka. Nagreg, Cikancung, Paseh, Majalaya, Ibun, dan Solokanjeruk. Ditambah Kecamatan Kertasari dari daerah pembangunan 6.
Bupati Bandung mengatakan para kepala dinas yang dihadirkan dalam rapat koordinasi itu berkaitan dengan program-program unggulan dan strategis yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
“Untuk lebih fokus pada rapat koordinasi ini, belum semuanya para camat dan kepala desa dihadirkan. Melainkan dalam pelaksanannya secara bertahap,” kata bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati Bedas turut menjelaskan sejumlah program unggulan yang sudah dilaksanakan selama 2022. Ia juga turut membahas program lainnya yang akan dilaksanakan pada 2023 mendatang, yang mengacu pada visi misi Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).
Kang DS, sapaan Dadang Supriatna menyebut ada tiga program strategis Kabupaten Bandung, yang sudah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD ini merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif.
“Yang pertama program strategis Kabupaten Bandung adalah insentif guru ngaji berikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kita anggarkan untuk 17.000 guru ngaji, sehingga mencapai angka Rp 109 miliar per tahun. Ini merupakan angka tertinggi se-Indonesia. Ini belum terserap maksimal, dan baru diangka 12.587 orang karena masih banyak yang belum masuk dalam program guru ngaji. Tapi tetap dianggarkan untuk 17.000 guru ngaji,” jelas Kang DS.
Dadang mengatakan baru terserap sebanyak itu, karena ada di antara kecamatan guru ngajinya lebih banyak, yaitu Kecamatan Pacet. “Di Kecamatan Pacet merupakan lumbung guru ngaji. Selain itu Kecamatan Kertasari,” ungkapnya.
Dikatakannya, para guru ngaji itu mendapatkan uang insentif yang ditransfer langsung ke rekening masing-maisng setiap bulannya. Selain mendapatkan empat kartu BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Apabila guru ngaji mengalami kecelakaan, maka silahkan gunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Berapapun nilainya untuk biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS tersebut. Termasuk jika ada guru ngaji yang meninggal dunia, ada jaminan kematian sebesar Rp 42 juta,” jelasnya.
Dadang mengungkapkan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sudah mengeluarkan untuk sekitar 70.000 orang, selain untuk guru ngaji, marbot, ustadz, ustadzah, guru honorer, RT, RW, perangkat desa, BPD, Linmas. “Iinsya Allah bulan ini mulai kader PKK,” katanya.
Lebih lanjut Bupati Dadang menjelaskan yang kedua program strategis Kabupaten Bandung, yaitu pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melalui Bank BJB dan BPR Kertaraharja.
“Kenapa kita berikan pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan jaminan, untuk mencegah maraknya bank emok yang merajalela di Kabupaten Bandung,” katanya.
Menurutnya, untuk program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan jaminan itu, tahun ini Pemkab Bandung sudah menggulirkan Rp 40 miliar.
“Insya Allah tahun depan Rp 30 miliar. Ini menunjukkan pemerintah hadir untuk keberlangsungan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung,” kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.
Ketiga, kata dia, program strategis Kabupaten Bandung, yaitu pemberian asuransi dan subsidi kepada para petani di Kabupaten Bandung.
“Kemarin kita salurkan kepada 42 ribu petani, tapi insya Allah tahun depan kita akan berikan hibah untuk para petani Rp 25 miliar. Dan termasuk saya akan mengeluarkan kebijakan bagi para petani dibidang komoditi padi, dan lahan sawah tersebut merupakan lahan sawah abadi, maka saya akan gratiskan tidak usah membayar PBB. Contohnya lahan sawah abadi di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay,” tutur Kang DS.
Di Desa Sumbersari dengan luas lahan sekitar 300 hektare itu, kata Kang DS, sudah membuat Peraturan Desa (Perdes), dan tidak boleh digunakan untuk pembangunan pabrik ataupun perumahan.
“Hal itu harus dijaga dan menjadi komitmen bersama. Mungkin kita nanti akan tindaklanjuti oleh Perbup (Peraturan Bupati) ataupun Perda (Peraturan Daerah),” jelasnya.
Bupati mengeluarkan kebijakan menggratiskan pembayaran pajak lahan sawah abadi, karena melihat kejadian di Pangalengan, komoditi cabai dalam setahun bisa menghasilkan Rp 500 juta per hektare.
“Sedangkan petani padi hanya menghasilkan Rp 120 juta per tahun per hektare. Sehingga petani padi harus mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan,” katanya.
Ia pun mengatakan petani yang menggarap lahannya dibawah 0,5 hektare, tahun depan akan diberikan pupuk gratis.
“Kenapa itu dilakukan, untuk mempersiapkan ketahanan pangan. Pemerintah harus hadir. Tidak boleh diam. Ini perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Kita sudah mencatat sekitar 49.000 petani dan mulai Januari 2023 akan mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.***
