PASEH, balebandung.com – Penanganan stunting di daerah dan di Indonesia secara umum menjadi perhatian pemerintah pusat, di antaranya Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hal itu juga menjadi perhatian Ketua Fraksi PKB/Anggota Komisi III DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal.Pada tahun 2023 mendatang, Cucun akan membawa aspirasi dari pemerintah pusat untuk Posyandu di Kabupaten Bandung.
“Aspirasi akan disiapkan untuk pengadaan alat timbangan dan sebagainya. Aspirasi yang digulirkan ke Posyandu pada 2023 itu untuk menurunkan stunting. Makanya kita akan membawa aspirasi itu dari Jakarta ke Kabupaten Bandung,” kata Cucun saat reses penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di GOR Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Di Kecamatan Paseh sebanyak 165 keluarga penerima manfaat (KPM) program BSPS dari 2.150 KPM di Kabupaten Bandung. Menurut Cucun, penanganan stunting itu harus berdasarkan by data.
“Apa sih yang menjadi problem stunting di Kabupaten Bandung. Misalkan sekarang, penanganan kesehatan dasar aja, di antaranya alat ukur ibu hamil ada di Posyandu. Makanya, Posyandunya kita perkuat. Tapi ini bukan hanya di Kabupaten Bandung saja, tapi di seluruh Indonesia. Untuk itu, setiap Posyandu diberikan bantuan supaya mereka punya alat untuk alat ukur kehamilan atau alat timbangan dan sebagainya,” kata Cucun.
Selama ini, kata Cucun, Posyandu berdiri sendiri dan negara belum pernah hadir di Posyandu. “Kadang-kadang mereka saling pinjam dari Posyandu ke Posyandu lainnya, nanti setiap Posyandu akan kita perkuat untuk penurunan stunting. Pentingnya itu untuk penguatan penurunan stunting, terutama dalam pengolahan peningkatan gizi makanan yang ada di Posyandu tersebut” kata Cucun.
Cucun pun menyikapi persoalan inflasi di Indonesia. Sebelum pulih dari pandemi Covid-19, katanya, sudah dihadapkan pada inflasi. “Sebenarnya masih ada efek luka dari pandemi Covid-19 yang belum sembuh, tiba-tiba sekarang terjadi perang Ukraina-Rusia. Mungkin orang kampung, apa urusannya. Perang dua negara itu sangat besar pengaruhnya karena kedua negara itu pengendali energi terbesar, bahkan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan bukan hanya oleh Indonesia tapi seluruh dunia. Akhirnya mengalami kenaikan harga dan mengalami kekosongan suplai,” tuturnya.
Cucun juga menyebutkan bahwa Indonesia banyak melakukan impor barang dari Rusia maupun Ukraina. “Mereka penghasil gas terbesar, sehingga bisa mengendalikan harga,” ujarnya.
Disisi lain, kata dia, karena ini berpengaruh pada perekonomian, sehingga harga-harga menjadi naik, belum lagi nilai tukar. Termasuk kenaikan harga BBM berdampak pada harga-harga menjadi naik.
“Jadi pengendalian inflasi semua diturunkan sekarang, bukannya kami dengan Bank Indonesia, tim pengendali inflasi daerah termasuk jajaran TNI dan Polri diturunkan semuanya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Minimal ada pertumbuhan ekonomi,” ujar Cucun.
Cucun juga turut mengapresiasi inflasi di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari semula 4,9 menjadi 4,2. Untuk itu, Cucun berharap kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanam sayur mayur, misalnya tanam cabe. “Supaya disaat butuh cabe tak beli ke pasar,” katanya.
Tak hanya menyikapi inflasi, Cucun juga selalu menekankan kepada tim di internal maupun semua tim yang ada di daerah pemilihan dan struktur yang ada di PKB, termasuk para kepala desa dan tim pendampingnya.
“Selalu saya pantau, tidak boleh ada (pungutan), misalnya dari jumlah sekian (Rp 20 juta) harus ada cashback sekian, dan itu tidak boleh. Aspirasi dari saya harus betul-betul clear dan tidak boleh ada pungutan-pungutan,” katanya.
Cucun pun menyiapkan anggaran dari uang pribadinya untuk tim yang melakukan pengawasan program BSPS tersebut. “Uang yang diberikan ke tim itu, merupakan uang pribadi yang diberikan kepada tim atau teman-teman untuk melakukan pengawasan di lapangan. Soalnya, tidak boleh ada pungutan kepada penerima BSPS,” katanya.
Cucun pun menengaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi untuk kepentingan masyarakat. “Saya kembali katakan, bantuan BSPS tak boleh satu rupiah pun ngasih kepada orang lain. Kalau ada yang memungut itu dolim. Tidak boleh sepeser pun ada yang memungut dengan nilai bantuan Rp 20 juta itu,” tandasnya.
Cucun juga mengapresiasi disaat ada penerima bantuan BSPS itu dapat mewujudkan perbaikan rumahnya. Bahkan, dari Rp 20 juta bantuan yang digulirkan, ada yang mampu membangun dan menghabiskan anggaran antara Rp 30 juta sampai Rp 40 juta, setelah ada swadaya dari masyarakat.
Sementara itu, Camat Paseh Rofiran mengatakan dengan berbagai program bantuan yang digulirkan ke desa-desa, khususnya dalam bantuan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu), jumlahnya semakin berkurang.
“Sebelumnya, 2.661 rutilahu di Kecamatan Paseh, kini berkurang hampir 1000 rumah tak layak huni,” katanya.
Rofiran pun mengucapkan terima kasih dengan adanya program BSPS tersebut. “Program BSPS sangat membantu masyarakat, terutama penerima bantuan BSPS tersebut,” katanya.***
