SOREANG, Balebandung.com – Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si menyatakan penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting menjadi prioritas penanganan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2021 -2026.
Bupati menyebutkan prevalensi angka stunting di Kabupaten Bandung pada tahun 2021, yaitu 31,1 persen dan kemudian turun 6,1 persen, sehingga menjadi 25 persen pada tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023 ini pihaknya menargetkan penurunan stunting menjadi 18 persen.
“Dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026, kita targetkan penurunan stunting hingga 16 persen di tahun 2024, kalau bisa sampai 14 persen sesuai target prevalensi stunting nasional,” kata Bupati Bandung.
Sementara berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung berada di angka 2,46 persen atau sekitar 93.480 ribu jiwa.
Untuk itu Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrim sebesar Rp94,3 miliar pada APBD Kabupaten Bandung 2023.
“Artinya, upaya Pemkab Bandung dalam rangka mengurangi wilayah kantung kemiskinan menunjukan hasil,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunana, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi.
Upaya mengurangi wilayah kantung kemiskinan itu, lanjut Erwin, antara lain dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sanitasi layak dan air bersih.
Selain itu juga ada program promosi kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengelolaan jaringan jalan kabupaten, pelaksanaan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi, pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani. Selanjutnya bantuan logistik kebencanaan, dan penanganan kelompok rentan di daerah bencana
Selain mengurangi wilayah kantung kemiskinan, program antisipasi lainnya sehinga tidak menimbulkan kemiskinan baru, salah satunya dengan cara menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini sebesar Rp 689,2 miliar pada tahun 2023.
Program pengurangan beban pengeluaran ini dalam bentuk bantuan operasional pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa mahasiswa berprestasi, Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemberian bantuan langsung tunai, pemberian bantuan sembako.
Selain itu ada program rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, gelandangan, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Kemudian ada program Operasi Pasar Murah (OPM) dan gerakan pangan murah.
Di samping kedua program tersebut, ada program pencegahan kemiskinan lainnya yakni dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Anggarannya mencapai Rp141,8 miliar pada tahun 2023.
Program peningkatan pendapat masyarakat antara lain dengan menggelar pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, program peningkatan produksi pangan strategis. Ada juga program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan kewirausahaan, optimalisasi perijinan usaha bagi UMKM, pendampingan dana bergulir tanpa bunga tanpa agunan. Selain itu ada inkubasi bisnis dan Gelar Produk UMKM, serta program pembelajaran pendidikan keagamaan.
Sementara itu Kordinator BRAC International Wilayah Jawa Barat, Arvian Triantoro membawakan materi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Ekstrem) melalui Pendekatan Graduasi.
Arvian mengungkap, kemiskinan (ekstrem) bertahan karena kelompok miskin berada dalam perangkap kemiskinan (poverty trap).
“Miskin ekstrim ini artinya mereka menghadapi kondisi ekstrem di mana berbagai penghalang membuat mereka terjebak di bawah ambang batas,” jelasnya.
Menurut Arvian, untuk keluar dari jebakan kemiskinan ekstrim membutuhkan “dorongan besar” (big push), transfer sumber daya atau dukungan komprehensif, signifikan dan terpadu.
Sementara terkait pendekatan graduasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim ini, antara lain dilakukan dengan serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu (2-3 tahun), berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif, untuk mengatasi keadaan unik sesuai konteks lokal, dan difasilitasi melalui pendampingan langsung.***
