SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung meraih penghargaan sebagai penyedia Dana Sharing APBD terbesar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Barat dua tahun berturut-turut.
Sebagai apresiasi atas perjuangan para pendamping dalam upaya pengentasan kemiskinan, mendorong Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Annual Summit PKH Tingkat Kabupaten yang bahkan baru kali pertama di Indonesia.
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H., S.Ip., M.Ip. menyebutkan sejak peluncuran pertama pada tahun 2007 hingga sekarang, program perlindungan sosial ini terbukti cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Bandung.
“Dari tahun ke tahun cakupan kepesertaan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk KPH terus bertambah. Dana Sharing APBD untuk PKH terbesar di Jawa Barat merupakan bentuk keseriusan Pemkab Bandung dalam pengentasan kemiskinan,” kata Bupati dalam sambutannya di Annual Summit 10 Tahun PKH Kabupaten Bandung di Gedong Budaya Sabilulungan, Soreang, Rabu (27/12/17).
Penambahan cakupan kepesertaan KPM ini bukan berarti angka kemiskinan di Kabupaten Bandung meningkat. Karena faktanya, tambah Bupati, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Bandung justru menurun dari tahun ke tahun.
“Menurut data dari BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sebesar 7,61% dan pada tahun ini menjadi 7,36%. Hal ini menunjukkan besarnya peran para sukarelawan pendamping PKH yang bekerja dengan hati dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” urainya.
PKH dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program ini, lanjutnya, diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi serta fasilitas pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.
“Saya optimis jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung akan semakin menurun di tahun-tahun mendatang, terlebih dengan adanya penunjang yaitu Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang menyediakan data masyarakat miskin Berbasis Data Terpadu (BDT),” pungkas Bupati.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si. menjelaskan SLRT ini selain menyediakan data masyarakat miskin BDT, juga memastikan masyarakat miskin dan rentan miskin mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial yang terintegrasi.
“SLRT Kabupaten Bandung mendapat penghargaan sebagai SLRT terbaik se-Indonesia, didukung dengan adanya Puskesos di tiap desa dan kelurahan sebagai miniatur SLRT. Kita tadi mengapresiasi para kepala desa yang progresif, selain itu juga untuk KPM, anak-anak yang berprestasi dan juga para pendamping PKH berprestasi,” kata Kadinsos.
Selain melindungi KPM yang masih termasuk kategori penerima PKH, Nina menyebut ada puluhan keluarga yang telah lepas dari status miskin yang kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya.
“PKH secara khusus diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki bayi, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas, bila persyaratan tersebut hilang, keluarga yang tidak serta merta keluar dari kemiskinan tersebut kita alihkan ke program lain misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mendukung usaha ekonominya,” terang Nina.
