NGAMPRAH– Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berkepanjangan. Hal itu menyulut nada sumbang dari masyarakat pendukung salah satu bakal calon kepala desa (cakades).
Arisandi salah seorang pendukung bakal calon cakades yang jagonya tidak bisa melenggang ketahap berikutnya, menyesalkan dengan kinerja panitia pilkades di tingkat kabupaten.
“Beberapa bukti ketidak becusan Panitia Pilakdes Bandung Barat dengan terjadinya mall administrasi yang seharusnya kolom penambahan nilai diatur peraturan bupati (Perbup) diisi oleh panitia pilkades ini malah diisi oleh pihak UNJANI dan di atas korp surat UNJANI. Pihak UNJANI harusnya hanya melakukan tes akademis saja kenapa tidak dilakukan oleh panitia pilkades,” katanya.
Selain itu, terjadinya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh panitia pilkades tingkat desa di salah satu desa. “Adanya keterlambatan bakal calon memasukkan salah satu persyaratan penambahan nilai yang di atur oleh perbup karena tidak mengetahui kalau pengalaman sebagai karang taruna yang dibuktikan dengan SK dapat menambah nilai,” ungkapnya.
Aris minta Plt Bupati gerak cepat (gercep) dalam mengambil langkah, dan tidak merugikan bakal calon yang hanya karena kesalahan dari panitia pilkades dengan kurangnya sosialisasi ke semua bakal calon.
“Selama mereka dapat membuktikan SK-nya secara sah, maka sebaiknya Plt Bupati dapat mengambil langkah bijak untuk meminta panitia menghitung ulang atau mungkin melakukan test ulang,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, Wandiana menyarankan agar mengkonfirmasi langsung kepada pihak Panitia Pilkades. “Konfirmasinya ke ketua panitia pilkades,” kata Wandiana.
Ragam Daerah mencoba menghubungi Ketua Panitia Pilkades KBB yang dipegang Asisten Daerah (Asda) I pada Kesekretariatan Pemda Bandung Barat, Imam Santoso tidak bisa dihubungi via telepon. HP yang bersangkutan tidak aktif ketika dihubungi baik langsung via telepon maupun whatssapp. ***
