BANDUNG – Polda Jawa Barat menetapkan para tersangka atas kasus alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Garut yang menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu.
“Sudah ada empat korporasi yang dijadikan tersangka. Penetapan tersangkanya sudah dua minggu yang lalu,” ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (30/12/16).
Pihaknya belum bisa menyebutkan keempat perusahaan yang telah dijadikan tersangka tersebut lantaran masih akan terus berkembang. Namun yang pasti, tandas Yusri, keempat perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran alih fungsi lahan. “Keempatnya merupakan tempat wisata yang membangun di atas lahan yang dilarang,” bebernya.
Menurut Yusri, sejauh ini baru perusahaannya saja yang ditetapkan tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan pemiliknya pun akan dijadikan tersangka. “Kalau perusahaannya menjadi tersangka, nanti perusahaannya itu hukumannya dibekukan izinnya. Setelah korporasinya, nanti masuk kepada pemilik-pemiliknya,” urainya.
Yusri menambahkan, selain menetapkan tersangka terhadap perusahaan, pihaknya pun saat ini tengah melakukan pendalaman untuk kasus dugaan korupsinya. Ada dua korporasi yang diduga melakukan kasus korupsi.
“Ada dua yang masih lidik untuk korupsinya. Apakah ada pembayaran retribusi yang diterima pemerintah daerah, kan mereka di situ enggak boleh, kemudian dikeluarkan izinnya, ini yang masih dilidik,” kata dia.
Seperti diketahui, Polda Jabar mengusut kasus dugaan pelanggaran alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Garut, tepatnya di kawasan Hulu Sungai Cimanuk. Diduga, ada sejumlah tempat wisata di kawasan Hulu sungai Cimanuk yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan dan menyebabkan bencana Garut.
