BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersama Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial serta Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto secara resmi me-launching Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Tahun 2016 di Auditorium Sasana Budaya Ganesa, Jl. Taman Sari, Bandung, Kamis (11/02/16).
Walikota saat membuka acara tersebut bilang konsep PIPPK merata, berdaya dan bersama. Juga eran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi nomor satu, konsep gotong-royong dan pemberdayaan menemukan bukti.
“Dengan adanya PIPPK ini di Kota Bandung tidak boleh adanya yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Untuk memeratakan pembangunan ini kita harus mempunyai konsep yang istimewa yang tujuannya di 1.561 RW pembangunan terasa manfaat dan hasilnya itu konsep merata. Selain itu konsep berdaya pembangunan ini tidak dimonopoli oleh pemerintah saja, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, namun pelaku aktif yang merencanakan menyelenggarakan, juga konsep bersama. Artinya tidak hanya satu kelompok misal RW saja, tapi juga anak muda, ibu-ibu, dan lainnya,” papar Ridwan Kamil.
Program yang digulirkan sejak setahun yang lalu tersebut terbukti membawa dampak positif bagi pembangunan Kota Bandung diantaranya diraihnya Adipura tahun lalu.
“Di 2015 alhamdulillah penyerapan anggaran di atas 90 persen dan hasil-hasilnya luar biasa, dan dapat disimpulkan PIPPK ini bisa menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia bahwa contoh pemerataan pembangunan di mulai dari Kota Bandung,”
Digelontorkannya dana pagu pembangunan Rp.100 juta per RW, Karang Taruna, PKK, dan LPM berupa bantuan kegiatan masyarakat PIPPK tahun 2015 difokuskan kepada infrastruktur dan kebersihan dengan persentase 70-30. Namun untuk tahun 2016 Emil bilang persentase infrastruktur dan kebersihan akan lebih mengecil dan akan diperbesar persentase sosial, dan ekonomi.
“Tahun 2015 sebagian masih sebagian masih memakai pihak ketiga. Tapi kita harus berlatih dan semua dikerjakan oleh masyarakat. Tahun 2016 harus sempurna hasil pembangunan, harus menjadi warisan dari pekerjaan. Kita sukseskan program ini harus terus jangan berhenti. Jika kita bisa berbagi tugas dan di kewilayahan bisa tertangani dengan baik, di akhir kepemimpinan kami kita akan panen berita-berita baik sehingga Bandung menjadi inspirasi Indonesia,” ucap Emil.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menyampaikan pelaksanaan PIPPK tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp.213.551.758.523,- dari total anggaran Rp.228.661.346.556,- atau terserap sebesar 93,39%
“Realisasi anggaran PIPPK tersebut digunakan untuk infrastruktur 35,61 persen, kebersihan 43,44 persen, pelatihan masyarakat 5,08 persen, dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan sebesar 15,87 persen. Pelaksanaan PIPPK tahun 2015 juga menyerap partisipasi masyarakat sebesar Rp.39.198.300.000 atau 19,30 persen dari total anggaran PIPPK tahun 2015,” sebut sekda.
Dalam acara tersebut diberikan juga penghargaan atas prestasi pelaksanaan PIPPK kepada kepada 5 lurah dan 5 camat, penyerahan partisipasi PBB terbaik 2015 serta simbolis penyerahan SPT PBB tahun 2016 kepada camat, lurah dan wajib pajak dengan tagihan terbesar.
PIPPK Award tersebut diraih Kecamatan Panyileukan, Cibiru, Rancasari, Bandung Wetan serta Babakan Ciparay. Sedang tingkat Kelurahan diraih oleh Kelurahan Ancol, Dunguscariang, Jatihandap, Jamika dan Sukagalih.
PIPPK merupakan program Pemkot Bandung untuk mengoptimalkan tugas peran fungsi aparat serta pemberdayaan masyarakat kota Bandung berbasis kewilayahan.
Dengan semangat desentralisasi, inovasi dan kolaborasi berbagai program pembangunan, akan diamanatkan pada tiap kelurahan yang pada intinya Pemkot Bandung ingin mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan. Program percepatan pembangunan melibatkan langsung partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Dalam launching PIPPK 2016 itu juga disampaikan program-program menjelang tahun 2016 dari Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
