BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengingatkan masyarakat untuk mengembalikan segala persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan kepada Pancasila. Ia meyakinidengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, permasalahan yang muncul pasti dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik.
“Tantangan hari ini adalah kembali ke Pancasila. Biasanya permasalahan timbul kalau kita melenceng dari nilai Pancasila,” ucap Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Kamis (8/12/16).
Menanggapi permasalahan toleransi antarumat beragama, ia menekankan Pancasila sudah melindungi hak-hak beribadah dan tidak boleh ada yang mempersulit hal tersebut. Hal itu terkandung dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. “Jangan menghalangi hak beribadah. Kita sebagai bangsa Indonesia, umat Kristiani jangan dipersulit, umat minoritas lainnya juga jangan dipersulit,” tegasnya.
Ridwan menandaskan Kota Bandung adalah kota yang toleran. Sedari awal pembentukannya pada masa kolonial, warga Bandung adalah orang-orang yang terbuka dan bisa menerima berbagai perbedaan.
“Sejak jaman kolonial hingga sekarang, Bandung adalah kota yang sangat pluralis bukan homogen. Sejak jaman Belandanya orang Bandung cinta damai, toleran, terbuka dengan nilai-nilai. Ini tidak boleh dirusak oleh orang-orang sekelompok,” tegas walikota.
Oleh karena itu ia menghimbau agar tidak menggeneralisasikan warga Bandung sebagai orang yang intoleran hanya karena ada sekelompok masyarakat yang mengingkari nilai-nilai toleransi.
“Pada dasarnya dari dulu dalam kemajuan zaman selalu ada orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang seperti ini, dalam bentuk ekstrim agama,ekstrim ideologi, ekstrem ekonomi dan sebagainya. Jadi saya kira tidak mewakili gambaran besar Kota Bandung yang taat Pancasila,” terang Ridwan.
Ia sangat menyayangkan bahwa kejadian pembubaran kegiatan ibadah oleh oknum organisasi kemasyarakatan harus dilakukan, hanya karena masalah teknis. Selama kegiatan itu tidak mengganggu kepentingan umum, seharusnya tidak boleh dihalangi.
“Kalau memang dia beribadah di tempat yang tidak mengganggu, hanya untuk kalangannya sendiri, terus kita cari-cari alasan untuk menggagalkan acara, saya kira itu yang kita sesalkan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan koordinasi yang lebih baik,” tutur Ridwan.
Sementara itu, ia mengatakan tidak sepatutnya masyarakat sipil melakukan pembubaran terhadap kegiatan beribadah. Kalaupun harus ada pembubaran, harus dilakukan oleh aparat yang berwenang.
“Pembubaran acara pun harusnya dilakukan oleh aparat bukan oleh warga sipil. Kalau pun tidak suka, sampaikan ketidaksukaannya melalui aparat, bukan main hakim sendiri,” kata dia..
Selain itu, ia menegaskan bahwa di Kota Bandung, semua organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama harus terdaftar di Forum Silaturahmi Ormas Islam. Disanalah pihak Pemkot Bandung melakukan pembinaan, komunikasi, dan koordinasi sehingga mampu menghadirkan situasi kota yang kondusif. Pihaknya tengah mengkaji apakah ormas yang melakukan pembubaran terdaftar di forum tersebut.
“Kepada mereka yang terbukti tidak masuk ke dalam forum silaturahmi ormas Islam itu, masuk kategori melanggar Perda karena kita sudah ada Perda mengenai situasi ini,” tambah Ridwan.
Terakhir, ia berpesan kepada warga Bandung agar senantiasa menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Gunakanlah nilai-nilai Pancasila untuk hidup damai, bersatu-padu, berdampingan dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Saya percaya Pancasila ini adalah solusi. Jadi jangan pernah diganggu-ganggu. Kepada yang mengganggu pasti ada sanksi,” tegasnya.
