KUTAWARINGIN – Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Bandung, diapresiasi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Hal itu terungkap saat acara pengukuhan tim yang dipusatkan di Pusdik Intelkam Polri Kecamatan Kutawaringin, Jumat (15/3/19).
Dirinya mengapresiasi keberanian Bupati Bandung, karena sudah berhasil mengimplementasikan amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, yang baru disahkan pemerintah pada bulan Desember 2018 lalu.
“Saya sangat mengapresiasi keberanian Bupati Bandung, karena dari 416 Kabupaten dan 34 provinsi yang ada, pembentukan tim kewaspadaan dini daerah ini adalah yang pertama di Indonesia,” ungkap Soedarmo.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018, pasal 24 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebelumnya Kemendagri menginstruksikan kepada daerah untuk membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Kalau Kominda dan FKDM kan sudah ada di Kabupaten Bandung, nah sekarang dengan terbentuknya tim ini akan menguatkan soliditas semua jejaring kewaspadaan dini di Kabupaten Bandung. Apalagi saat ini kita harus mewaspadai kerawanan konflik sosial jelang Pemilu 17 April mendatang,” kata Soedarmo.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kewaspadaan dini di daerah merupakan serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
“Tentang penanganan konflik sosial, ketiga element yakni tim kewaspadaan dini daerah, Kominda dan FKDM adalah tangan kanannya kepala daerah. Jadi ketiganya harus menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan soliditas, sehingga tujuan untuk mewujudkan kondusifias di daerah bisa tercapai,” paparnya.
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser,SH,S.Ip.,M.Ip menanggapi, selama ini Kabupaten Bandung dinilai kondusif dan tidak terjadi gejolak konflik sosial. Menurutnya, di negara manapun keamanan dan kenyamaman masyarakat adalah nomor satu. Pola kerja sabilulungan ketiga element tadi, tentunya akan memaksimalkan upaya menjaga kondusifitas di Kabupaten Bandung.
“Tim kewaspadaan Dini Daerah, Kominda, FKDM dan masyarakat harus kompak sabilulungan berkontribusi. Saat ini yang harus kita waspadai juga adalah kerawanan situasi Ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya), sara juga kesenjangan ekonomi. Jangan mudah terpancing dan jangan saling membenturkan ketidaksepahaman,” tandas Bupati usai mengukuhkan tim kewaspadaan dini daerah.
Bupati menyebutkan, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) 2019, terjadi kenaikan angka pada jumlah penduduk Kabupaten Bandung, yang sebelumya diangka sekitar 3,6 juta, menjadi 3,7 juta jiwa. Hal tersebut dianggap menjadi potensi dan dinamika sosial.
“Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung, pastinya segala dinamika sosial akan terjadi. Makanya, saya imbau seluruh aparat di wilayah juga perangkat daerah yang sudah dikukuhkan ini, segera memetakan potensi kerawanan konflik di wilayah masing-masing, supaya bisa diantisipasi,” kata Dadang.
Pada kesempatan itu, Bupati Bandung menyampaikan selamat kepada anggota yang telah dipilih serta mendapatkan mandat untuk menjadi anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Bandung. Dia menambahkan, salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sektoral, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional.
“Maraknya berbagai ancaman terhadap kesatuan bangsa dan keamanan nasional seperti terorisme, intoleransi, radikalisme dan kekerasan antar kelompok, merupakan ujian berat yang berpotensi mengancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Selain itu, adanya potensi dan indikasi timbulnya bencana baik bencana alam maupun bencana karena kelalaian manusia juga dapat memicu gangguan stabilitas daerah,” ungkap Kang DN, sapaan bupati.
Bupati berharap, dengan terbentuknya tim kewaspadaan daerah ini, situasi yang kondusif di Kabupaten Bandung, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan turut membantu melaksanakan peraturan daerah bisa terwujud, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Selaku kepala daerah, saya harus memberikan kepastian ancaman militer itu adalah nol. Saat ini kita sangat sulit melihat terjadinya perang terbuka antara negara. Tapi perang yang terjadi, yaitu proxy war, contohnya perang melawan narkoba, adu domba, perang melawan berita hoax, dan perang melawan ajakan untuk golput. Mari kita bersama-sama, memelihara stabilitas kemanan ketertiban umum di daerah, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah, serta ikut mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019,” pungkas bupati.***
