SOREANG – Tingkatkan kinerja pelayanan publik, Wakil Bupati (Wabup) Bandung H.Gun Gun Gunawan., M.Si menekankan kepada para pejabat pemerintah, agar sinergis menanggulangi kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing.
“Jangan ada masyarakat kurang mampu yang tidak terurus di Kabupaten Bandung. Mari kita bersinergis entaskan kemiskinan, dan lebih peka terhadap kemelut kesenjangan yang terjadi pada masyarakat,” ucap Wabup saat membuka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Bale Sawala Soreang, Senin (18/9/17).
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tahun 2016, kata Wabup, tercatat 272.650 jiwa penduduk miskin, yakni sekitar 7.61% dari 3.6 juta jumlah penduduk.
“Sesuai data yang dirilis BPS, tahun 2016 tercatat ada 272.650 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Bandung dengan peringkat ketiga se-Bandung Raya setelah KBB (11,71%), Kabupaten Sumedang (10,57%) dan Kabupaten Bandung (7,61%) dari 3.6 juta penduduk,” ungkap Gun Gun di hadapan para camat se-Kabupaten Bandung dan TPKD.
Wabup menghimbau, untuk meningkatkan kinerja bersama, harus dimulai dari kejelasan dan ketepatan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, dari kejelasan data, aparat setempat bisa menjalankan program pemerintah dengan lebih terintegrasi.
“Data yang jelas akan memudahkan jalannya program di lapangan. Tahun 2017, pelayanan publik sudah gratis untuk masyarakat kurang mampu, namun perlu dukungan semua pihak agar semua program pemerintah ini bisa berjalan sesuai harapan,” terang Gun Gun.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Ernawan Mustika meyakinkan beberapa program penanggulangan kemiskinan sudah ada dalam misi keempat Pemkab Bandung yakni mengenai peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Ernawan mengurai, terdapat beberapa program yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan. “Seperti SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Rastra, dan PKH (Program Keluarga Harapan) oleh Dinas Sosial, Gakinda, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), yang tahun 2018 akan lebih diprioritaskan,” sebut Ernawan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dr.Vivi Yulaswati.,M.Sc mengatakan Kabupaten Bandung masuk kategori satu (tingkat kemiskinan rendah, jumlah penduduk miskin tinggi). Padahal menurutnya tren kemiskinan relatif menurun selama lima tahun terakhir.
“Ada beberapa srategi yang harus dijalankan secara integratif, seperti pendekatan berbasis hak (pemenuhan kebutuhan dasar) dan perlakuan bagi mereka agar bisa hidup lebih bermartabat,” urai Vivi.
Lebih lanjut Vivi menerangkan, strategi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kondisi saat ini dibutuhkan peningkatan untuk jaminan sosial, bansos, asuransi sukarela, infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang memadai. “Juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan dan peningkatan kesempatan kerja,”
tandasnya.
Vivi menilai peningkatan kebijakan tadi, akan menyasar 40% penduduk termiskin di Indonesia, melalui jaminan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan akses usaha kecil dan koperasi.
“Kami siapkan penyaluran bantuan sosial melalui kartu combo (tunai dan non tunai) untuk mendukung inklusi keuangan, seperti untuk PKH, bantuan pendidikan, Rastra, bantuan kesehatan, subsidi energi dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan sosial,” kata Vivi.
