SOREANG, Balebandung.com – Sehari usai dilantik, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna dan Wakil Bupati (Wabup) Bandung H. Sahrul Gunawan, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengantar Tugas bersama jajaran Perangkat Daerah (PD). Pada rakor itu, dipaparkan program 99 hari kerja bupati dan wabup yang terhitung mulai hari ini, Selasa (27/4/21).
Menjalankan pemerintahan, kata Bupati Bandung, berbeda dengan swasta di mana segala sesuatunya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk merealisasikan program tersebut, harus diperkuat landasan hukum berupa peraturan bupati (perbup).
“Perbup diperlukan agar program ini nanti bisa berjalan, karena berkaitan dengan anggaran, Insyaa Allah saya akan menyepakati hal itu. Apa yang menjadi program itu sudah tercantum dan merupakan eksisting dari APBD yang sedang berjalan di 2021,” ucap Bupati Dadang Supriatna.
Dalam beberapa agenda pada program 99 hari kerja, bupati memprioritaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu revitalisasi anak-anak sungai di wilayah banjir, antara lain Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot, Rancaekek, Cicalengka dan Cikancung.
Bupati memfokuskan dahulu ke sana, karena menyesuaikan juga dengan terbatasnya anggaran. Namun untuk selanjutnya, ia akan melihat, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak BBWS, PSDA, Pemkot Bandung dan Cimahi serta Pemkab Sumedang dan Bandung Barat untuk membahas secara menyeluruh.
“Yang kedua, kita fokus untuk bagaimana memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Saat ini bisa di anggaran pemeliharaan. Biasanya saat lebaran masyarakat bolak balik, dalam konteks silaturahmi antar tetangga dan lingkungan, jangan sampai ada yang mengalami kecelakaan. Ini yang kita prioritaskan,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Sedangkan prioritas ketiga adalah smart city, bagaimana membuat sistem yang serba digital. Ia berharap hadirnya smart city dapat mengakselerasi pembangunan lebih kencang lagi, untuk masa depan Kabupaten Bandung yang lebih baik.
Sementara itu di hari pertamanya berseragam khaki, Sahrul Gunawan mengatakan akan berkoordinasi dengan PD yang terkait dengan tupoksinya sebagai wabup, termasuk Inspektorat. Wabup meminta laporan yang diterimanya nanti, dalam konteks pengawasan, tidak hanya dalam bentuk hasil.
“Saya akan coba optimalisasi, sehingga peran pengawasan itu tidak hanya sekedar pelaporan hasil. Tetapi dari mulai pelaksanaan, penyusunan dan yang sampai di saya nanti sejak dari tahapan awal. Itu yang ingin saya lakukan, karena ini untuk bisa memaksimalkan peran saya sebagai pengawas,” urai wabup.
Sahrul juga menyampaikan, diperlukan wadah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Karena menurutnya, temuan, aduan dan keluhan masyarakat dapat menjadi controlling bagi pemerintah.
“Banyak sekali di sosmed saya, sebelum saya menjabat dari mulai kemenangan 9 Desember sampai sekarang. Sehingga saya rasa perlu juga kita membuka komunikasi dengan masyarakat, harus ada wadahnya,” ungkap Wakil Bupati Bandung.***
