SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya stabilitas fiskal dan penguatan kinerja pendapatan daerah pada Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Kamis (20/11/2025). Seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan direktur RSUD se-Kabupaten Bandung hadir dalam agenda tersebut.
Bupati Bandung menyampaikan total pendapatan Kabupaten Bandung tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun, hingga hari ini realisasinya telah menembus angka Rp6,08 triliun atau sekitar 83%.
“Ini menandakan bahwa pengurangan APBD 2026 berawal dari tahun 2025. Ada proyeksi pengurangan meski sudah menggabungkan PAD dan dana TKD (Transfer ke Daerah) dari pemerintah pusat yang juga berkurang,” jelas bupati.
Namun, Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum mencapai target. Dari target Rp2,2 triliun, capaian saat ini baru berada di angka Rp1,5 triliun atau kurang sekitar Rp700 miliar.
“Setelah kita bedah, kenapa PAD tidak begitu menggembirakan karena ada perubahan beberapa regulasi. Di antaranya terkait rumah subsidi yang bebas PPN untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Padahal itu seharusnya berpotensi menghasilkan pendapatan Rp27 miliar. Akibat realisasi target PAD tidak tercapai, akhirnya ada penyesuaian tunjangan kinerja bagi ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Kang DS juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih cermat dalam mengusulkan kebutuhan anggaran serta tidak memaksakan permohonan anggaran ke DPRD.
“Saya titip jangan menjanjikan atau memaksakan permohonan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa mencari potensi baru PAD,” pesannya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong OPD untuk terus memetakan potensi fiskal, termasuk peluang pariwisata di wilayah Pacira setelah terbitnya RDTR. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan riil dan peluang pengembangan ekonomi.
Menutup arahannya, Kang DS meminta seluruh OPD untuk menyiapkan program kerja 2026 yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.***
