GEDEBAGE – Beberapa orang tua peserta seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) ngamuk karena mereka tak terima dengan kebijakan Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charlian yang melakukan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) ulang dan prioritas putra daerah.
Kemarahan orang tua peserta memuncak, sesaat setelah Panda (panitia daerah) Polda Jabar, Rabu (28/6/17) di Aula Muryono Mapolda Jabar, mengumumkan bahwa kuota calon taruna Akpol yang akan dikirim ke Semarang, dibagi menjadi dua, putra daerah dan non putra daerah.
Setelah dirangking, untuk putra daerah dari 13 peserta yang berhasil lolos 12 orang, sedangkan non putra daerah dari 22 peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Akpol Semarang 11 orang. Selain itu Polda Jabar pun meloloskan 4 calon Taruni Akpol (Polwan).
Mengetahui anaknya tidak lolos akibat kebijakan Kapolda melakukan Rikkes ulang dan penerapan putra daerah, spontan para orang tua pun berteriak-teriak memprotes. Sedangkan putra mereka hanya menangis karena tak lolos masuk Akpol.
Ada dua orang perwakilan orang tua, Warman dan Ny Nani yang tampaknya berang sekali. Menurut mereka akibat keluarnya kebijakan Kapolda yang mendadak itu menimbulkan ketidakadilan.
Saat sebelum ditetapkan prioritas putra daerah, anak mereka berada dalam rangking urutan kecil dan sangat berpeluang untuk lolos. Namun setelah ada kebijakan putera dan non putra daerah, rangking anaknya menjadi turun dan tidak berhasil masuk dalam kuota Taruna Akpol yang akan dikirim.
“Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan, untuk memperjuangkan anak saya. Kalau saja nilai anak-anak putra daerah lebih tinggi, saya tidak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang, mereka yang lolos dikirim ke Semarang nilainya di bawah nilai anak-anak kami,” protes Ny. Nani.
Menurutnya, dia sudah 12 tahun tinggal di Bandung, mengikuti suami yang berdinas di TNI. Ny. Nani merasa sudah menjadi orang Sunda pituin. Tapi dengan kejadian anaknya tidak lolos karena bukan orang Sunda asli, dia menjadi tersinggung.
“Copot tuh, gambar Garuda Pancasila, di sana tertulis Bhineka Tunggal Ika. Polda Jabar sudah tidak mengakui arti kebhinekaan,” umpatnya lagi sambil menunjuk gambar burung Garuda Pancasila yang ada di depan Aula Muryono.
Sedangkan Warman seorang pamen Polri yang anaknya juga tidak lolos gara-gara kebijakan Kapolda Jabar menerapkan putra daerah mengatakan, keputusan Kapolda Jabar yang menerapkan persentase putra daerah dan non putra daerah, serta dilakukan Rikkes ulang sangat tidak benar dan melukai hati para orang tua.
“Kenapa Rikkes ulang dilakukan di penghujung seleksi bukannya di awal-awal, kemudian Keputusan Kapolda soal putra daerah pertanggal 23 Juni 2017, beberapa hari sebelum sidang pengumuman calon taruna Akpol. Kenapa tidak di awal penerimaan diumumkan?” tanya dia .
Warman berjanji akan melaporkan tindakan Kapolda Jabar ke Propam Mabes Polri, dan menganjurkan orang tua yang anaknya menjadi korban kebijakan Kapolda Jabar untuk mem-PTUN kan Irjen Pol Anton Charlian.
Menurut mereka, hanya Polda Jabar yang menerapkan putra daerah dan melakukan Rikkes ulang, sedangkan di Polda lainnya di Indonesia tidak. Pemberlakukan putra daerah dan non putra daerah dalam seleksi pun baru dilakukan oleh Polda Jabar, di instansi manapun tidak pernah dilakukan.
Menanggapi hal ini Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol. Drs. Rusli Hedyaman, selaku koordinator pengawasan dan pemimpin dalam sidang pengumuman calon taruna Akpol menjelaskan penerapan putra daerah dan non putra daerah oleh Kapolda Jabar, berdasarkan Wanjak Kapolda dengan jajaran pejabat utama, serta sudah dikonsultasikan dengan. pihak Mabes Polri.
“Silahkan, Kapolda Jabar sudah mengkonsumsinya hal ini, dan beliau sudah menyatakan siap bertanggungjawab atas kebijakan yang diambilnya,” tukas Rusli.
