SOREANG, Balebandung.com – Berbagai permasalahan yang muncul akibat semakin meningkatnya aktivitas masyarakat Cekungan Bandung khususnya Kabupaten Bandung yang belum sinergi dengan perlindungan terhadap alam, mengakibatkan permasalahan lanjutan diantaranya bencana alam seperti banjir, kekeringan dan longsor.
Masih adanya pencemaran air maupun udara, pembuangan sampah sembarangan dan masih luasnya lahan kritis, dapat mengakibatkan peningkatan stunting dan dampak kesehatan lainnya. Dalam jangka panjang tentunya meningkatnya kemiskinan.
Padahal sumber daya alam justru menjadi modal dasar keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, jika upaya pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perlindungan sumber daya alamnya, maka yang timbul permasalahan berkelanjutan.
Kunci dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Model penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat menjadi solusi pembangunan berkelanjutan. Sebab kita dapat melihat kerusakan DAS dari kondisi sungainya.
Hampir semua aktivitas manusia pada dasarnya berdampak pada kondisi sungai, karena hakekatnya mereka mendiami DAS. Hanya saja sampai saat ini kebijakan penanganan daerah aliran sungai di Indonesia masih bersifat makro DAS. Dan dalam penanganannya masih bertumpu di pemerintah pusat. Sehingga salah satu implikasinya mengakibatkan masyarakat merasa tidak perlu ikut terlibat secara langsung pada penanganan DAS.
Untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan secara terpadu, transparan, dan partisipatif, serta untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung, perlu melakukan pembangunan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu berbasis mikro.
Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya menjadi inisiator dan pelopor kebijakan pembangunan berbasis Mikro DAS. Karena di seluruh Indonesia, baru Kabupaten Bandung yang memasukkan Mikro DAS dalam kebijakan RPJMD 2021 -2026.
Dengan telah dilaunchingnya Pembangunanan Berbasis Mikro DAS pada tanggal 29 Juni 2021 oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna, sebagai bagian dari 99 hari capaian kepala daerah, dan ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.317-Bappeda/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan DAS Terpadu Berbasis Mikro (TP3BM), dengan melibatkan komunitas, maka model pada Inovasi SIBEDAS diperluas yang awalnya tiga desa di Kecamatan Cimenyan menjadi model Inovasi SIMPELBEDAS (Sistem Pengendalian Lingkungan Berbasis Mikro DAS), yang akan direplikasi ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung.
Inovasi SimpelBedas ini sebagai simbol tanggung jawab dan kemandirian masyarakat terhadap kelangsungan indikator pembangunan berkelanjutan mengacu kepada deliniasi mikro DAS prioritas.
SIMPELBEDAS (Sistem Pengendalian Lingkungan Berbasis Mikro DAS) yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bandung telah mendapat pengakuan sebagai inovasi terbaik ketiga dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022.
Inovasi SIMPEL BEDAS dikembangkan dengan menggunakan instrumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung. Bertujuan mewujudkan program/kegiatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berdampak luas, multisektoral, berbasis mikro DAS.
Adapun sasaran SIMPEL BEDAS adalah tersedianya data dan informasi valid, terkini, dan serial untuk bahan penyusunan perencanaan berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian target, serta tersedianya dokumen perencanaan meliputi Roadmap dan Rencana Aksi pembangunan berkelanjutan berbasis Mikro DAS di Kabupaten Bandung.
SIMPEL BEDAS memiliki dashboard khusus untuk mengetahui Indikator keberhasilan upaya pembangunan berbasis mikro DAS yang didapatkan dari data dan informasi melalui pengukuran run off, tingkat sedimentasi, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Biodiversity, Ekoliterasi, Infrastruktur Sosial, Imbal Jasa Lingkungan, dan sampah yang tertangani dari suatu Mikro DAS.
Pengukuran indikator salah satunya dilakukan dengan teknologi IOT/Telemetri, sehingga dapat diukur secara update dan otomatis dari kejauhan dengan biaya murah berbasis teknologi tepat guna yang dapat dibuat oleh masyarakat.
Selanjutnya hasil pengukuran tersebut diharapkan menggambarkan upaya revitalisasi kawasan dan intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat serta stakeholder. Selain itu adalah membangun komitmen antarpihak baik Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), masyarakat, komunitas, maupun akademisi .
Pada saat ini pada tahap awal dashboard pada inovasi SIMPEL BEDAS yang pada awalnya hanya memuat satu informasi monitoring dan evaluasi terhadap run off telemetri di Cimenyan, ditambah menjadi lima titik di wilayah Ciwidey, Cirasea, Citarik dan Cikeruh.
Selanjutnya bersama masyarakat, akan dikembangkan model jasa lingkungan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan, yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Diharapkan dengan inovasi SIMPELBEDAS dapat mempercepat capaian ultimate goal Citarum Harum, yaitu mutu air kelas 2 sebesar 70 poin, yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2030 menjadi tahun 2025.***
