BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepada para pengusaha yang mencari uang dan sejahtera di Jawa Barat untuk menyambut baik kebijakan fiskal pengampunan pajak atau tax amnesty dari pemerintah pusat.
Sebab menurutnya negara akan memiliki tambahan anggaran yang nantinya akan kembali disalurkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Aher berharap para pengusaha yang memiliki harta namun masih belum dibayar pajaknya agar segera men-declare Wajib Pajak-nya.
“Tax amnesty ini sebuah pembuktian rasa nasionalisme para pengusaha khususnya asal Jawa Barat. Kan, dia kaya di Jabar, mencari uang di Jabar, sejahtera di Jabar, sehingga wajar kalau mereka yang masih memiliki harta tapi masih belum dibayar pajaknya untuk di-declare sehingga dengan tax amnesty tersebut pajaknya dibayar untuk negara agar punya tambahan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Aher usai membuka Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Perekonomian Terkini, di Gedung Keuangan Negara Kota Bandung, Selasa (27/9/16).
Selain tax amnesty lanjut Aher, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki berbagai cara mengefektifkan fiskal, yaitu dengan cara penangguhan sebagian pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAU) dari pusat ke Provinsi.
“Kami juga melakukan kebijakan fiskal dengan meningkatkan pajak daerah, melakukan penghematan baik di tender melalui LPSE yang sisanya nanti bisa dipakai untuk anggaran lain,” ujarnya. Dengan cara itulah, kata Aher, maka pemerintah akan memiliki tambahan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pihaknya optimis target tax amnesty untuk periode pertama sebesar 2% bakal tercapai hingga Desember 2016. “Kesempatan di periode pertama untuk yang 2 persen ini sampai Desember nanti mudah-mudahan targetnya tercapai,” ucap Hadiyanto.
Dengan diadakannya Seminar Kebijakan Fiskal ini Hadi berharap para pengusaha khususnya di Jawa Barat akan lebih memahami tentang pentingnya amnesti pajak, sehingga akan menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyimpan harta kekayaannya di negeri sendiri.
“Kami ingin menjelaskan kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat terkait kebijakan fiskal ini agar lebih memahami dan diharapkan akan meningkatkan partisipasi,” tuturnya.
