BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan untuk Pilgub Jabar 2018 inisiatif DPRD Jabar. Tujuan dibentuknya Raperda tersebut guna mengalokasikan dana cadangan daerah untuk pembiayaan dana Pemilu Gubernur Jabar 2018.
“Kami telah melakukan pengkajian dan perhitungan sementara terkait dana Pilgub 2018 bersama KPU, Bawaslu, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Pangdam III Siliwangi dan Pangdam V Jaya, estimasi untuk kebutuhan dana tersebut untuk sementara sebesar Rp 1,9 triliun,” kata Gubernur di hadapan anggota DPRD Jabar saat rapat paripurna, Kamis (11/8/16).
Menurut Aher angka itu masih bisa berkurang, dengan memakai dana sharing dengan 16 kabupaten dan kota di Jabar yang juga akan menyelenggarakan Pilkada Serentak di hari dan tanggal yang sama di tahun 2018. “Kita akan gunakan dana sharing, karena pilkada-nya serentak. Jadi bilik suara, administrasi, honorarium, operasional dan perangkat pemilu lainnya menggunakan alat yang sama,” sebutnya.
Pengkajian tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta berpedoman pada Permendagri No 44/2015 yang telah diubah jadi Permendagri No 51/2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup serta Walikota dan Wakil Walikota. Perhitungan tersebut juga mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tertanggal 19 Februari 2016 mengenai penetapan standar honorarium terhadap tahapan pemilu serentak.
KPU Jabar dan Bawaslu pun telah mengusulkan anggaran untuk tahapan Pilkada tahun 2017 sebesar Rp 800 miliar. Sehingga kebutuhan dana untuk Pilgub 2018 menjadi Rp1,1 triliun. Bila dana tersebut dikurangi dengan dana sharing dari 16 kabupaten dan kota yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar, maka kebutuhan dana Pilgub tersebut menjadi Rp 900 miliar.
“Jadi untuk tahun 2018 lebih ringan kan, kita akan cicil di anggaran 2017, mungkin di perubahan. Angka terakhir ini bukan perkiraan, tidak ada minus-minusan tapi sesuai dengan kebutuhan. Kita akan hitung bersama sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan Standar Biaya Bersama,” terang Aher.
