LEMBANG – Berbicara mengenai bencana alam dan penanggulangannya, bukan berarti membahas tentang pemerintah. Sebab faktor penyebab terjadinya bencana dan penanggulangannya akan melibatkan banyak elemen. Oleh sebab itu, Pemerintah Kab. Bandung Barat mengajak seluruh elemen untuk turut serta melakukan antisipasi dan penanggulangan dini.
Melihat terbatasnya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengetuk hati para pelaku usaha turut mengalokasikan sebagian dana Corporate Social Responcibility (CSR) yang dimilikinya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulanginya, terutama ketika telah diterapkan status siaga pasca terjadinya suatu musibah.
Hal itu disampaikan bupati saat Bupati membuka Pelatihan Penaksiran Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Sosial yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung Barat di Lembang, Senin (3/12/18).
“Karena untuk mencairkan dana darurat bencana membutuhkan proses yang cukup panjang. Sementara proses penanggulangannya harus dilakukan segera. Kami mengetuk hati para pelaku usaha untuk turut serta membantu pemerintah daerah menyediakan dana khusus dari CSR yang dimiliki ketika bencana melanda secara tiba-tiba,” kata Umbara.
Meskipun kehadirannya tidak pernah diharapkan, tapi menurutnya bencana pasti akan datang. Tergantung bagaimana cara meminimalisir berbagai kesalahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut.
“Karena bencana tidak terjadi hanya oleh faktor alam saja. Tetapi lebih jauh lagi sangat dipengaruhi oleh pola hidup dan kesadaran manusia yang tidak peduli dengan alam. Salah satunya dengan membuang sampah sembarangam, sehingga bisa memicu terjadinya longsor dan banjir,” terangnya.
Kepala BPBD Kab. Bandung Barat, H. Dudi Prabowo menjelaskan, untuk meminimalisir bencana dan penanggulangan yang responsif, pihaknya sengaja melakukan kegiatan pelatihan ini dengan melibatkan seluruh elemen baik dari unsur pemda, TNI/Polri, masyarakat serta dunia usaha, untuk memberikan petunjuk tata cara penaksiran kerusakan dan kerugian dalam rangka recovery pasca bencana dengan membentuk pokmas atau sejenisnya, agar terjalin kerjasama yang baik antar seluruh elemen.
“Bandung Barat merupakan daerah yang masuk kategori rawan bencana, sehingga dibutuhkan pelatihan khusus untuk mengurangi resiko ketika terjadi sebuah bencana,” kata Dudi.***
