JAKARTA, Balebandung.com – Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet, menyoroti rencana pemerintah untuk mengimpor bawang putih dalam waktu dekat ini. Slamet menilai, ada tahapan prosedural yang tak dilakukan pemerintah dalam melakukan impor tersebut.
“Secara peraturan, ini sudah melanggar setidaknya dua undang-undang. Pertama, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam hal ini, pemerintah harus mengutamakan produksi dalam negeri. Sebab, fakta di lapangan yang saya dapatkan, di Temanggung Jawa Tengah, terdapat sekitar 2.880 ton bawang putih milik petani yang belum terjual,” jelas Slamet dalam rilisnya, Minggu (30/3/20).
Kedua, sambung Slamet, terkait UU Hortikultura, di mana di sana diamanahkan, produk hortikultura yang diimpor harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab hal itu berkaitan dengan banyak hal, seperti keamanan pangan pangan, standar mutu, stok, dan hal-hal lain yang sudah diatur di dalam UU tersebut.
“Setahu saya, bawang putih itu tidak termasuk dalam barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting),” ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini.
Berdasarkan dua hal di atas, kata Slamet, pemerintah jangan memamfaat kesempatan yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Berdalih pandemi covid -19, sehingga barang langka, lalu mempermudah para pengusaha untuk melakukan impor bawang putih tanpa melalui prosedur.
“Lebih baik pemerintah fokus untuk mendukung penanganan covid-19 yang langsung menyentuh masyarakat. Ekstrimnya, rakyat tidak akan mati karena kelangkaan bawang putih. Tolong Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih berempati kepada rakyat,” tegas Slamet
Terakhir Slamet mengungkapkan, kalaupun harus terpkasa impor, maka wajib lakukan aktivitas impor tersebut sesuai prosedur di dalam UU yang berlaku, agar produk yang masuk aman untuk rakyat, apalagi situasi dunia hari ini seperti ini.
“Sebelum terpaksa harus impor, serap dulu itu hasil panen petani kita, baru kekurangannya impor,” pungkas Slamet.***
