BANDUNG – Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jalan Cianjur, Kota Bandung, Senin (6/2/17).
Dalam peninjauannya, Yossi mengatakan pelayanan publik harus kembali berjalan seperti biasanya. Selain itu, harus memastikan masyarakat mendapatkan haknya dilayani sebaik-baiknya.
“Hampir satu minggu kegiatan dibekukan. Kami menetapkan dinas ini tidak boleh berhenti karena harus melayani masyarakat. Semoga ini menjadi introspeksi, saya selalu memberikan sinyal perubahan stigma, bergesernya tata atau norma-norma. Transparansi harus selalu dikuatkan. Lalu mempunyai komitmen dan mempertanggungjawabkan apa yang di akukan,” tandas Yossi usai peninjauan.
Sekda memberikan pembekalan kepada PLT DPMPTSP Evi S Sholeha dan SKPD terkait untuk kembali bekerja seperti koridor yang belaku. Yossi ingin memastikan pelayanan publik terus berjalan meski harus manual dan memastikan server terus diperbaiki.
“Pelayanan publik tidak terganggu setelah proses penyidikan. Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Tapi ini bagian dari proses, kita baru sadar ini menjadi massif. Dalam teknologi yang canggih masih ada celah atau ruang untuk berbuat di luar koridor yang berlaku,” ungkapnya.
Yossi berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu. Ia mengingatkan kepada semua SKPD untuk menyatukan niat melayani masyarakat dengan ikhlas dan menutup ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan oleh oknum, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum.
“Jangan ada kejadian seperti kemarin, semoga itu yang terakhir kalinya. Tidak boleh memaksakan di luar koridor yang berlaku. Penanganan dalam pelayanan publik memang sekarang semakin rumit, yang awalnya 29 pelayanan sekarang menjadi 54 dilayani dalam satu pintu. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk lebih baik,” tuturnya.
Plt Kepala DPMPTSP Evi Sholea menandaskan ia dan SKPD yang lain akan bekerja semaksimal mungkin dan akan memperbaiki sistem pelayanan publik yang seminggu ini terhenti.
“Saya dan SKPD yang lainnya akan memberbaiki kesalahan ini, semoga semua bisa bekerja sama untuk melayani publik. Sistem yang rusak akan kami perbaiki kembali agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kembali,” tandasnya.
Evi menambahkan sekitar 2.031 orang mendaftar setiap harinya. Namun terhitung 1 Februari 2017 pelayanan terhenti sehingga ia dan jajarannya belum mengetahui jumlah masyarakat yang ingin mengurusi perizinan.
“Sekitar 2.031 orang setiap harinya mendaftar, sistem online yang kita terapkan memang membuat masyarakat bisa mendaftar kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak terikat dengan jam kerja. Kita sedang memastikan validasi jumlah pendaftar yang akan dilayani izin dan non izinnya. Doakan kami untuk dapat menjalankan tugas ini sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal,” pungkasnya.
