PASIRJAMBU, balebandung.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung kembali melaksanakan kegiatan Bina Wilayah (Binwil), sekaligus monitoring evaluasi pelaksanaan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu dengan optimalisasi aplikasi Sipandu Bedas (Sistem Informasi Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Berdaya Sejahtera).
Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati mengatakan, kegiatan binwil ini mengacu pada hasil Rakernas PKK X tahun 2025.
“Saya selaku Ketua TP PKK Kabupaten Bandung mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap jajaran Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, yang telah melaksanakan program kegiatan PKK di tahun 2025 dengan baik, berikut laporan tahunan sudah diterima dan disampaikan ke provinsi,” kata Emma saat membuka Binwil di Kecamatan Pasirjambu, Selasa 27 Januari 2026.
Namun, untuk ke depannya, Emma meminta para kader untuk lebih teliti dalam pengisian dan penghitungan data, dengan pelaporan kegiatan yang mengacu pada hasil Rakernas PKK X tahun 2025.
Untuk itulah menurutnya tujuan kegiatan Binwil ini digelar, yang bukan sekadar rutinitas atau ajang penilaian semata. Lebih dari itu, imbuh Emma, binwil merupakan momentum penting bagi PKK di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan 10 Program Pokok PKK telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Salah satu keberhasilan Program PKK itu bergantung pada administrasi yang tertib, kelompok Dasawisma yang aktif, serta inovasi para kader di lapangan,” tandas istri dari Bupati Bandung Dadang Supriatna ini.
Oleh karena itu, imbuh Emma, kegiatan binwil harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk berkomunikasi dan koordinasi antar TP PKK kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan.
Optimalisasi Sipandu Bedas
Sementara terkait monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan SPM Posyandu, Emma menerangkan, posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi posyandu era baru yang tidak hanya melayani balita, tetapi seluruh siklus hidup melalui 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang.
Keenam pelayanan bidang itu antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan bidang sosial.
Adapun pelaksanaan hari buka posyandu dilaksanakan 2 hari dalam 1 bulan, yaitu 1 hari pelayanan untuk bidang kesehatan dan 1 hari berikutnya untuk pelayanan 6 Bidang SPM lainnya.
Untuk panduan teknis operasional lebih lanjut, pelayanan SPM ini merujuk pada aplikasi Sipandu Bedas yang mengintegrasikan pelaporan 6 bidang tersebut.
Pelaporan posyandu juga telah bertransformasi menjadi platform digital utama untuk mencatat dan melaporkan data 6 SPM sesuai mandat Permendagri No. 13 tahun 2024.
“Jadi, pelaksanaan monev posyandu ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana posyandu-posyandu di wilayah kabupaten bandung telah mengimplementasikan layanan dasar secara maksimal,” jelas Emma.
Ia berharap monev pelayanan 6 SPM Posyandu kali ini dapat menghasilkan indentifikasi kendala, tindak lanjut nyata dengan memberikan pembinaan teknis secara intensif bagi posyandu yang masih terkendala.
Monev juga untuk meningkatkan kapasitas seluruh kader, agar lebih mumpuni dalam memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga sesuai standar nasional.
“Besar harapan saya, tahun 2026 TP PKK di Kabupaten Bandung ini lebih semangat menunjukkan kiprah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ucap Emma.
Termasuk ikut serta dalam mengakselerasikan penuntasan berbagai program pembangunan, guna mendukung visi terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).
Lebih dari itu ikut serta dalam penanganan isu-isu nasional seperti penanganan stunting, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, gerakan pangan lokal, gerakan keluarga sehat tanggap tangguh bencana, serta berbagai program lainnya.
“Tentunya saya berharap, kiprah PKK tersebut dapat terus ditingkatkan melalui karya dan kerja nyata yang lebih tepat, terukur dan terarah dengan dukungan dari camat dan kepala desa/lurah,” pungkas Emma.***
