JATINANGOR – Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (3/8/18)
“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Gubernur IPDN Ermaya Suradinata dalam sambutannya.
IPDN memberi gelar Doktor Honoris Causa ini untuk pertama kalinya sejak didirikan IPDN tahun 1956 oleh Presiden RI pertama Sukarno.
Ermaya menambahkan, bukan sebuah kebetulan IPDN memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.
Ermaya menilai, Megawati selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting. Namun, pada saat bersamaan Ketua Umum PDI-P itu dianggap tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menyatakan, PDI-P mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh civitas akademika IPDN atas penghargaan yang telah diberikan.
Hasto menyatakan, gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN adalah gelar kehormatan ketujuh yang diterima putri Presiden Soekarno tersebut.
Empat di antaranya diberikan oleh universitas luar negeri, yakni Jepang, Rusia dan Korea Selatan (2 universitas), serta tiga dari perguruan tinggi dalam negeri.
Keenam gelar Doktor Honoris Causa yang telah diterima Megawati, yakni dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).
“Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional,” kata Hasto.
“Saat menjabat sebagai presiden, Ibu Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di masa Ibu Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote,” pungkas Hasto. []
