BOJONGSOANG – Bupati Bandung H. Dadang M. Naser meresmikan Jalan Cijagra-Bojongsari-Rancaoray sepanjang 5,7 km, di Kantor Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang, Selasa (16/10/18). Bupati mengungkapkan dengan lebar rata-rata 5 meter, jalan tersebut dikerjakan dalam waktu 180 hari (6 bulan).
“Warga sudah menunggu bertahun-tahun, terlebih jalan ini sering terkena banjir, jadi mudah rusak, apalagi kalau berbahan aspal. Jadi meski pun mahal, kita lakukan betonisasi. Kekuatannya tiga kali lipat dibanding aspal, dan bisa bertahan hingga 10 tahun,” ucap Bupati kepada wartawan.
Peningkatan infrastruktur jalan, imbuh Dadang, selain meningkatkan perekonomian, juga akan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa. “Jalan itu multifungsi. Selain meningkatkan taraf hidup karena semakin memudahkan akses perekonomian masyarakat, jalan juga mempermudah akses dari rumah menuju instansi pendidikan. Jadi, anak-anak tidak akan kelelahan saat tiba di sekolah,” terangnya.
Konstruksi Rigid sepanjang 4,029 km dan Laston sepanjang 1,7 km tersebut, menghabiskan anggaran dengan kontrak awal Rp. 8,092 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan terdapat Adendum Kontrak sebesar Rp. 792 juta.
“Kepada masyarakat, saya minta agar jalan yang sudah mantap, terutama jalan yang baru diresmikan ini, sama-sama kita pelihara. Jika terjadi hujan, jangan sampai ada genangan air karena akan mempercepat umur jalan, harus cepat dialirkan ke drainase,” imbau Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Ir. H. Agus Nuria.
Terkait jalan yang mudah rusak, Dadang Naser menilai hal tersebut bisa terjadi karena struktur tanah yang labil, atau ada faktor lain dalam proses pengerjaannya. “Kalau ada jalan beton yang dalam waktu setahun sudah rusak, mungkin karena masalah struktur tanah, atau ada faktor x pada waktu pengerjaannya,” kata dia.
Untuk itu, kehadiran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung dipandang penting. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
“Pengerjaan jalan ini sudah pasti transparan, karena ada pendampingan langsung dari TP4D Kejari Bale Bandung. Pendampingan dan pengawasan ini tidak lain dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pengerjaannya,” tegas Dadang.
Menurutnya sekitar 20% jalan di Kabupaten Bandung akan terus dimantapkan pada tahun-tahun mendatang. “Masyarakat harus tahu mana jalan yang merupakan kewenangan kabupaten, mana jalan provinsi dan mana jalan desa. Kita utamakan dulu jalan kabupaten atau jalan yang menghubungkan dua desa, karena kalau jalan desa itu sudah ada anggarannya,” urainya.
Selain peresmian jalan, pada kesempatan yang sama bupati juga meresmikan Kantor Desa, Gedung Serba Guna, Gedung Puskesmas Pembantu serta Kampung KB Desa Bojongsari.
“Lebih dari 95% kantor desa di Kabupaten Bandung telah representatif. Untuk itu saya mengapresiasi Desa Bojongsari yang telah menyelesaikan pembangunan kantor desa dan gedung serba guna dalam waktu bersamaan,” ucapnya.
Kang DN pun berharap setelah berdirinya kantor tersebut, akan terbangun inisiatif-inisiatif dalam menjadikan kantor desa sebagai pusat informasi dan pusat pelayanan bagi masyarakat. Bahkan kantor desa harus jadi pusat kegiatan masyarakat, seperti kegiatan PKK, dasawisma, majelis ta’lim dan sebagainya.
Sedangkan pembangunan Puskesmas, lanjut Kang DN, merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan. “Keberadaan fasilitas fisik adalah sarana penunjang yang penting dalam pelayanan kesehatan. keberadaan gedung puskesmas pembantu ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandas Dadang.
Sementara Kampung KB, akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kampung KB dibangun dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, serta terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
“Diharapkan Kampung KB ini dapat menjadi tempat terintegrasinya seluruh program pembangunan. Di samping itu dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesertaan para Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peran sertanya dalam upaya membantu keluarga pra sejahtera dan sejahtera untuk meningkatkan ekonominya,” pungkas Kang DN.***
