SOREANG – Pemerintah pusat kini menjadikan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai program nasional. Ketua Pusat Pelayanan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung Kurnia Agustina Naser mengungkapkan, dalam mendukung Nawacita ke-3 pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan implementasi nyata Kampung KB, maka Kampung Mekarlaksana Desa Citaman Kecamatan Nagreg dipilih sebagai percontohan.
“Sebetulnya Kabupaten Bandung sudah terlebih dahulu menjalankan giat seperti program Kampung KB, tetapi belum menyeluruh. Baru tahun ini Kampung KB akan dilaksanakan secara nasional. Dengan sasaran kampung di 62 desa dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, dan Kampung Mekarlaksana jadi percontohannya,” ungkap Nia saat Pencanangan Kampung KB dan Rapat Kerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Gedung Dewi Sartika Soreang, Rabu (26/4/17).
Nia menuturkan, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bandung, 62 desa tersebut dicanangkan untuk dibangun Kampung KB Sabilulungan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan semangat sabilulungan dan kemandirian.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, program KKBPK harus memprioritaskan wilayah dengan kriteria daerah miskin, padat penduduk, kumuh, tertinggal dan perbatasan. Secara sabilulungan juga kita dukung program Seribu Kampung dan salah satunya terimplementasi melalui pencanangan Kampung KB ini,” jelasnya.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial H. Marlan, S.Ip.,M.Si memaparkan, Kampung KB memprioritaskan ketahanan keluarga melalui 8 faktor pendukung. Antara lain dari segi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, permukiman, pelestarian lingkungan hidup, kasih sayang dan reproduksi. Menurutnya ke 8 faktor ini akan berindikasi terhadap peningkatan kualitas keluarga serta akan mempengaruhi perilaku masyarakat.
“Kampung KB ini harus memiliki prioritas ketahanan keluarga melalui 8 faktor. Kedepannya tentu saja akan mempengaruhi pola pikir, kebiasaan dan perilaku masyarakat itu sendiri,” tandas Marlan.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016 mencapai 3.596.623 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,77%. Hal ini menurut Marlan diimbangi pula dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 70,98 poin.
“Meningkatnya jumlah penduduk selain karena peningkatan AHH (Angka Harapan Hidup) juga karena terjadinya urbanisasi. Kabupaten Bandung ini seperti bunga yang harumnya mengundang siapapun ingin mendekat, dan implementasi Kampung KB dengan 8 faktor tadi bisa turut berkontribusi,” ungkapnya.
Marlan mengapresiasi Kp. Mekarlaksana Desa Citaman Kec Nagreg yang sudah mengimplementasikan 8 faktor tadi langsung untuk masyarakat. Di kampung tersebut sebelmnya merupakan kawasan yang belum tertata masyarakatnya. Tapi kini sudah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga, seperti adanya posyandu, penyuluhan dan bimbingan teknis untuk masyarakat, upaya peningkatan ekonomi melalui pelatihan dan penanaman tanaman yang berdaya jual. Kemudian dari segi permukiman dan lingkungan, masyarakat sudah tidak ada yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
“Kampung Mekarlaksana sebagai percontohan untuk Kampung KB nasional sudah banyak mengalami perubahan. Selain secara fisik, peningkatan dari beberapa hal terjadi dengan dukungan semua pihak. Untuk itu kami apresiasi supaya bisa diikuti oleh kampung lain,” pungkas Marlan. _Vita
