KBB, Balebandung.com – Meski di berbagai daerah sudah ada yang menerapkan kantung plastik berbayar sejak 21 Februari 2016, namun Pemkab Bandung Barat memutuskan belum akan menerapkan kebijakan tersebut. Alasannya, masih butuh kajian dan sosialisasi yang menyeluruh ke masyarakat agar penerapan kebijakan ini tidak membuat kaget masyarakat.
“Kami belum memberlakukan kebijakan itu karena masih melakukan kajian. Meski ke depannya pasti kami juga akan memberlakukan kebijakan tersebut,” ungkap Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) KBB, Apung Ahadiat, Senin (22/2/16).
Apung mengatakan untuk memberlakukan kantung plastik berbayar terlebih dahulu harus dengan melakukan kajian dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Di antaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), dan KLH sendiri.
Dia menyebutkan salah satu yang dibahas mengenai Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantung Plastik Berbayar. Di dalam aturan itu ditetapkan, kantung plastik berbayar Rp200 dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Kami ingin mengkaji lebih dalam dulu aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu. Karena selain menyangkut konsumen, ini juga terkait dengan kesiapan dari pengusaha retail pasar modern dan pedagang,” sebut Apung.*** (fik)
