NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat belum mau melakukan pemeriksaan urine kepada para pegawai negeri sipil (PNS). Sebab tes itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS.
“Tes urine dilakukan sesuai kebutuhan saja dan bukan karena latah. Apalagi sejauh ini kondisi di Bandung Barat masih terkendali,” kata Bupati Bandung Barat Abubakar, Senin (21/3/16).
Menurut bupati, PNS di Pemkab Bandung Barat tidak perlu menjalankan tes urine secara rutin, karena dikhawatirkan justru malah akan mengganggu kinerja para pegawai. Namun dirinya memastikan jika ada laporan ada PNS yang diduga menggunakan narkoba, maka tes urine pasti bakal langsung dilakukan.
“Kalau ada indikasi dan bukti kuat ada PNS yang memakai narkoba, maka tes itu akan kami lakukan juga,” ucapnya.
Sejauh ini PNS di lingkungan Pemkab Bandung Barat terakhir kali menjalani pemeriksaan urine pada Desember 2015. Akan tetapi, tes urine itu hanya dilakukan bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) KBB saja dan tidak keseluruhan.
Tes urine yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi itu dilakukan secara mendadak kepada kepala SMP, SMA/SMK, kepala unit pelayanan teknis daerah, tata usaha, sampai para guru. Dari 260 PNS yang diundang, sekitar 10% tidak hadiri saat pelaksanaan tes urine. (*)
