KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan kereta cepat adalah moda transportasi alternatif masa depan, yang jadi solusi di tengah kepadatan lalu lintas jalan raya.
Menurut gubernur, kereta cepat sudah sangat diperlukan keberadaannya, di saat rute Jakarta-Bandung via jalan tol dinilai sudah sangat padat lalu lintasnya. Sehingga, efisiensi waktu perjalanan sudah tak dapat diperkirakan lagi.
Selain itu, seperti yang ia sering katakan, terkait pentingnya aksesbilitas dalam peningkatan konektivitas suatu daerah. Pembangunan akses transportasi yang baik, dan tentunya cepat, juga diperlukan untuk mendorong laju perekonomian.
Pembangunan kereta cepat pun merupakan bagian dari rencana besar pemerintah pusat dalam meningkatkan konektivitas antar-kota, dan menciptakan sentra ekonomi baru. Di saat kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta sebagai titik aktivitas perekonomian sudah sangat padat dan telah menemukan titik jenuhnya, maka kawasan ekonomi baru itu sudah sangat diperlukan.
“Pemerintah provinsi selain harus tunduk patuh kepada pemerintah pusat, pada saat yang bersamaan juga secara rasional saja, dulu Bandung-Jakarta lewat tol nyaman, sekarang sudah tidak nyaman lagi,” kata Heryawan saat Sosialisasi dan Dialog Publik Kereta Cepat Jakarta – Bandung di Grand Royal Panghegar Bandung, Jumat (19/2/16).
Aher menambahkan, kelancaran pergerakan orang, distribusi barang, otomatis di situ perekonomian tumbuh. Seperti di Jabar Selatan, ketika jalan yang sebelumnya offroad, kini sudah diperbaiki, diaspal, sudah onroad, dan sudah dibuatkan beberapa jembatan di beberapa daerah di sana.
“Perekonomian masyarakat di sana pun naik. Karena mau jual hasil pertanian mudah aksesnya. Orangnya mau ke kota gampang, itu sederhana saja. Pembangunan untuk siapa? Untuk masyarakat tentunya,” papar Aher.
Ia pun berharap, pembangunan kereta cepat tidak menyalahi hukum lingkungan. Dia sepakat dengan adanya seluruh pembangunan yang ada, tetapi tidak boleh menghadirkan kerusakan lingkungan. “Kita selesaikan urusan lingkungannya,” tandas Aher.
Ketika ada pembangunan, lanjut dia, maka kelestarian harus diperhatikan. “Itu saya juga setuju. Mari pendayagunaan lingkungan semakin tumbuh, kelestariannya juga perlu diperhatikan. Saya kira Amdal bukan sekedar ijin, tapi juga perlu pertanggunganjawabnya,” kata dia.
Terkait permasalahan lingkungan ini, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wirjawan menegaskan pihaknya siap menunjukkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai bukti proyek kereta cepat tidak bermasalah.
“Ini kan sudah jelas semua. Kami juga siap memberikan dokumen Amdal walaupun harus terus di-update lagi,” ujar Hanggoro.
Menteri BUMN RI Rini Soemarno juga menjelaskan, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung merupakan proyek yang diprakarsai Presiden Joko Widodo. Jalur proyek High Speed Railway ini terbentang dari Halim sampai dengan Tegalluar sepanjang 142,3 km.
Berdasarkan Perpres No 107/2015 proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung ini, murni Busines-to-Busines (B2B). Sehingga, tidak ada jaminan finansial dan penggunaan dana APBN. Pemerintah hanya akan memberikan kepastian hukum berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).
Senada dengan Gubernur Jabar Aher, Menteri Rini pun berpendapat, akses yang cepat, konektivitas yang lancar, juga dapat mendorong perekonomian untuk juga melaju dengan cepat.
“Pembangunan di kota-kota itu menjadi berkembang perekonomiannya dengan cepat karena konektivitasnya juga terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, pembangunan moda transportasi cepat ini bertujuan agar masyarakat dapat berbisnis, berusaha, dan berwisata dengan tidak harus naik kendaraan pribadi, sehingga menyumbang kepadatan lalu lintas,” terang Rini.
