IBUN,balebandung.com – Sejumlah langkah dan terobosan yang dilakukan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna patut mendapatkan apresiasi. Pasalnya, Bupati Bandung sangat peka terhadap persoalan ekonomi yang dialami maupun yang dihadapi masyarakat luas Kabupaten Bandung, salah satunya pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sempat berdampak pada para sopir angkutan umum atau angkot maupun para pengusaha angkutan umum.
“Setelah kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, Pak Bupati Bandung bersama Dinas Perhubungan melakukan langkah cepat, yaitu memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada para sopir angkot maupun para pengusaha angkutan umum di Kabupaten Bandung,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi kepada wartawan di Ibun Kabupaten Bandung, Jumat (30/9/2022).
Menurut Renie Rahayu, dengan adanya pemberian subsidi BBM kepada para sopir angkot maupun pengusaha angkutan umum, tentunya dapat meringankan beban mereka untuk pengisian BBM yang dibutuhkan sehari-hari.
“Saya melihat ada sebanyak 2.847 kendaraan yang tersebar di 58 trayek atau rayon di Kabupaten Bandung yang menerima bantuan subsidi BBM itu. Masing-masing kendaraan mendapatkan 35 liter per bulan, selama tiga bulan kedepan,” kata Renie Rahayu.
Dikatakan Renie Rahayu, itu sebagai bentuk perhatian Bupati Bandung dalam memerhatikan masyarakatnya, khususnya para sopir angkot maupun para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung.
“Dengan adanya bantuan subsidi BBM dari Pemerintah Kabupaten Bandung itu, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Subsidi BBM itu dapat meringankan para sopir angkot untuk mengurangi pembelian BBM, disaat mereka operasional di lapangan,” tuturnya.
Dikatakan Renie Rahayu, pemberian subsidi BBM itu yang sempat dilaksanakan Pemkab Bandung di SPBU Cipetir Jalan Raya Soreang-Banjaran Kecamatan Soreang pada Rabu (28/9/2022) itu, dalam upaya mengendalikan inflasi daerah.
Selain pemberian subsidi BBM, dikatakan Renie Rahayu, Bupati Bandung juga menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) Bersubsidi dengan sasaran 24.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Dikabarkan, di 9 kecamatan lainnya, OPM Bersubsidi akan dilaksanakan pada APBD Perubahan,” tuturnya.
Tak hanya itu, imbuh Renie Rahayu, Pemkab Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 9.075 KPM yang tersebar di 20 desa dan 8 kecamatan rentan pangan di Kabupaten Bandung.
“Bantuan beras sebanyak 10 kg/KPM itu, juga dalam upaya mengendalikan inflasi,” ucapnya.
Renie Rahayu pun mendapat kabar setelah berbagai langkah yang dilakukan Bupati Bandung dan berbagai unsur lainnya, serta keterlibatan masyarakat luas, inflasi di Kabupaten Bandung pun mengalami penurunan. Disebutkan, semula inflasi Kabupaten Bandung 4,94 persen. Sekarang menurun menjadi 4,1 persen, artinya mengalami penurunan 0,84 persen.
“Tentunya, dengan adanya penurunan inflasi ini, sangat diapresiasi,” katanya.
Renie Rahayu pun mengungkapkan, Pemkab Bandung pun akan melakukan berbagai langkah lainnya, di antaranya akan memberikan perhatian kepada kalangan buruh. Hal itu dalam upaya mengoptimalkan pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM di Kabupaten Bandung.***
